Sepanjang 2022, Bappebti Blokir 218 Domain Situs Web Investasi Ilegal

Dalam periode Januari-Maret 2022, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sudah memblokir 218 domain situs web entitas di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Pemblokiran website itu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Aldison Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Kementerian Perdagangan menegaskan, setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Meskipun para pedagang itu mengaku memiliki legalitas dari regulator luar negeri, untuk melakukan penawaran di bidang perdagangan berjangka tetap diwajibkan memiliki izin dari Bappebti,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Menurut Aldison, Bappebti rutin melakukan pengamatan dan pengawasan website dan akun media sosial yang mempromosikan kegiatan PBK tanpa izin dari Bappebti.

“Pengawasan, pengamatan serta tindakan pemblokiran, kata Aldison merupakan bagian dari mencegah kerugian masyarakat akibat kegiatan PBK tanpa izin Bappebti. Selain itu, juga untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha di bidang PBK,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aldison mengingatkan, berinvestasi di pialang berjangka yang tidak memiliki izin dari Bappebti sangat berisiko merugikan masyarakat.

Bappebti selaku regulator tidak bisa memfasilitasi investor untuk mediasi kalau terjadi perselisihan (dispute) antara investor dengan entitas yang tidak berizin.

“Entitas tersebut juga tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Kalau investor merasa dirugikan, tidak ada pihak yang bisa diminta untuk bertanggung jawab. Keberadaannya di luar negeri juga belum bisa dipastikan legalitasnya. Dan, untuk menyelesaikan perselisihan itu memerlukan banyak biaya,” imbuhnya.

Selain itu, Bappebti tidak bisa memastikan integritas pengurus dan integritas keuangan dari entitas tersebut.

Dana yang disetorkan sebagai modal investasi juga tidak dijamin keamanannya karena tidak menggunakan rekening terpisah (segregated account) yang disetujui Bappebti.

Masyarakat yang akan berinvestasi di bidang perdagangan berjangka diimbau terlebih dahulu mempelajari latar belakang perusahaan, tata cara transaksi dan penyelesaian perselisihan.

Kemudian, kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan, wakil pialang berjangka yang mendapat izin dari Bappebti, dokumen perjanjian dan risiko yang dihadapi, serta tidak mudah tergiur keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan diluar batas kewajaran.

“Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses website resmi Bappebti di tautan https://www.bappebti.go.id,” pungkas Aldison.(rid/ipg)