Wagub Kaltim Harapkan Pembangunan IKN Tidak Bebani Masyakarat

Hadi Mulyadi Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengharapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor serta tidak membebani masyarakat.

“Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN,” kata Hadi Mulyadi dalam keterangan resmi, Minggu (3/4/2022) dikutip Antara.

Hadi Mulyadi menuturkan dalam skema awal rencana pembangunan IKN yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat, hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor, bukan dana patungan dari masyarakat.

Wakil Gubernur menambahkan, mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN ditujukan untuk masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial. Sehingga masyarakat yang dimaksud, adalah para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit atau pun pengusaha diberbagai bidang lainnya.

“Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah yang kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat,” ungkapnya.

Seperti diketahui, belakangan ini ramai diperbincangkan berbagai kalangan terkait wacana patungan dana dari masyarakat (crowdfunding), salah satunya yang disampaikan Bambang Susantono Kepala Otorita IKN, yang menyinggung membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan IKN.

Dikatakan oleh Kepala Otorita IKN, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Apalagi, lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang. (ant/bil/iss)