Sidik Pramono Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Nusantara (IKN) menjelaskan, pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah, kata Sidik sedapat mungkin menekan pendanaan yang bersumber dari APBN dengan memaksimalkan pendanaan yang dimungkinkan dan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan.
“Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya berasal dari pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan, penggunaan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, kontribusi swasta/BUMN (antara lain berupa pembiayaan dari ekuitas dan obligasi korporasi) dan creative financing, seperti crowd funding, dana filantropi, ataupun dana corporate social responsibility (CSR),” ujar Sidik kepada suarasurabaya.net, Jumat (25/3/2022).
Kata dia, crowd funding (urun-dana) adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Urun-dana merupakan penggalangan dana yang melibatkan banyak orang dan sifatnya donasi/sosial.
“Urun-dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan, dan yang menjadi pemrakarsa pun dari pihak masyarakat sendiri,” jelasnya.
Menurut Sidik, alternatif urun-dana ini adalah kesempatan dan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan mempunyai rasa memiliki di IKN.
Pendanaan dari urun-dana bisa dialokasikan untuk jenis-jenis fasilitas umum dan fasilitas sosial tertentu dengan skala tertentu, seperti misalnya taman anggrek hutan, rumah diaspora global, ataupun museum artifak hutan.
“Intinya, urun-dana sebagai satu di antara alternatif pembiayaan dari, oleh, dan untuk masyarakat,” pungkas Sidik.(faz)
NOW ON AIR SSFM 100
