Ketua MPR Minta Pemerintah Optimalkan Fungsi Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara

Hasil data surveilans yang dilakukan dalam 6 bulan terakhir menunjukkan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang dilaporkan di puskesmas maupun di RS Jabodetabek mencapai rata-rata 200 ribu kasus/bulan.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama kementerian/lembaga lainnya untuk memfokuskan upaya pada kegiatan penanganan pengendalian polusi udara.

Selain itu, kata Bamsoet, pemerintah juga harus tegas dalam menyusun serta memberlakukan kebijakan pengendalian pencemaran yang berbasis pada kesehatan masyarakat.

“Sehingga dengan langkah serta kebijakan yang tepat diharapkan dapat meminimalisir hingga menekan jumlah kasus ISPA,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Dia minta Kemenkes juga perlu memperhatikan Bed Occupancy Rate (BOR) di setiap fasilitas kesehatan utamanya di wilayah Jabodetabek, termasuk mengoptimalkan deteksi dini hingga penanganan serta perawatan pada pasien yang terkena penyakit ISPA.

“Saya minta pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara yang dibentuk Kemenkes tersebut, utamanya dalam melakukan surveilans secara berkala setiap pekan untuk memonitor laju kasus ISPA dan pneumonia di puskesmas dan rumah sakit, berikut dengan penerapan sistem kewaspadaan dini dan respons,” tegasnya.

Kemenkes bersama Dinas Kesehatan, lanjut Ketua MPR, untuk terus menggencarkan kampanye protokol kesehatan 6M+1S sesuai anjuran Kemenkes, disamping meminta masyarakat agar secara rutin mengecek SATUSEHAT yang berfungsi sebagai sistem peringatan polusi udara.

“Mengingat dengan rutin mengupdate aplikasi tersebut, masyarakat bisa mendapatkan rekomendasi apa yang perlu dilakukan jika polusi sedang tinggi atau berada di kualitas udara tidak sehat,” pungkas Bamsoet.(faz/ipg)