Perempuan Perlu Lebih Banyak Dilibatkan Dalam Jabatan Publik

Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) menyebut kepemimpinan perempuan perlu terus ditingkatakn dengan cara memposisikan perempuan sebagai subyek pembangunan dan meminimalkan faktor kendala yang dihadapi perempuan.

“Keberadaan pemimpin perempuan dalam jabatan publik, baik dalam jabatan birokrasi maupun jabatan politik juga perlu ditingkatkan,” kata Bintang Puspayoga saat menghadiri acara Hari Teknologi Nasional (Harteknas) 2023 dilansir Antara pada Rabu (9/8/2023).

Kurangnya posisi perempuan dalam jajaran pembuat keputusan dalam lembaga publik, sebut Bintang, berpengaruh pada upaya pengutamaan gender dalam pembangunan, sehingga kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli hak anak harus dikembangkan.

Menurut dia, perempuan harus ikut mengambil keputusan, memiliki akses untuk terlibat dan ikut serta, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran serta melakukan kontrol terhadap implementasinya.

Bintang memaparkan meskipun persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kenaikan setiap periode, pemenuhan kuota 30 persen perempuan di parlemen masih belum tercapai sesuai amanat Undang-undang.

Dalam posisi jabatan eksekutif, tutur dia, saat ini hanya ada 24 daerah yang dipimpin kepala daerah perempuan atau sekitar empat persen dari total daerah di Indonesia. Di tingkat desa persentasenya juga masih sedikit, yakni hanya lima persen desa yang dipimpin perempuan.

Bintang berpendapat bahwa kepemimpinan perempuan memberikan nuansa yang berbeda dengan kepemimpinan laki-laki pada umumnya, karena sifat lebih empati, lebih detail, dan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam penanganan masalah.

Pihaknya mempercayai ada banyak pemimpin perempuan yang memiliki kompetensi sama atau melebihi laki-laki, namun hanya memiliki sedikit kesempatan.

“Saat perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan dan program-program yang lebih representatif dan inklusif,” tandasnya. (ant/bnt/ipg)