1.000 Hektare Lahan Pertanian di Jatim Terancam Kekeringan

Kementerian Pertanian mendata sebanyak 1.000 hektare lahan pertanian di Provinsi Jawa Timur berpotensi mengalami bencana kekeringan, dan mengancam hasil panen.

Hal itu disampaikan Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian dalam rapat koordinasi (rakor) kekeringan bersama Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Timur, Rabu (12/8/2026).

Amran menyatakan, upaya preventif harus segera dilakukan sebelum kekeringan semakin meluas dan memicu tanaman gagal panen atau puso.

Dari sekitar 1.000 hektare lahan yang berpotensi kekeringan, Amran menargetkan pemerintah provinsi dapat menekan angka puso maksimal lima persen atau sekitar 50 hektare.

“Yang kekeringan ini kita selamatkan. Nanti kalau betul-betul ada puso, kita harapkan puso itu maksimal dari yang terancam, ya 50 hektar maksimal,” katanya.

Amran menjelaskan, penanganan kekeringan dibagi menjadi dua kategori lahan. Pertama, untuk lahan yang masih memiliki sumber air di sekitar sawah akan diperbantukan pompa supaya air dapat segera mengalir ke area persawahan.

Kemudian yang kedua, untuk lahan yang tidak memiliki sumber air permukaan akan dikaji untuk pembangunan sumur dalam maupun sumur dangkal.

“Yang pertama adalah yang ada air di sekitar sawah, kita berikan pompa, langsung. Yang tidak ada air, kita bangun sumur dalam, sumur dangkal,” ujar Amran.

Dalam rakor itu, Mentan juga mengungkap sebanyak 229 hektare lahan pertanian di Provinsi Jatim telah terkonfirmasi mengalami kekeringan. Sehingga, perlu segera dilakukan penanganan.

Untuk penanganan terhadap lahan yang telah mengalami puso, Amran memastikan pemerintah sudah menyiapkan bantuan benih tanaman dan traktor untuk pengolahan kembali lahan.

“Jadi, kita gantikan benih, kita berikan traktor. Jadi intinya jangan ada petani terbebani,” tuturnya.

Sedangkan untuk penanganan secara nasional, Kementan telah menyiapkan 1.000 unit traktor untuk mendukung penanganan di lapangan. Kemudian 17.000 pompa untuk membantu penyaluran air.

Amran berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkolaborasi agar dampak kekeringan terhadap petani dapat ditekan dan meminimalisir berkurangnya produksi pangan.

“Intinya jangan rakyat korban. Itu kata kuncinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim mengatakan lahan 229 hektare yang terdampak kekeringan itu berasal dari wilayah Lamongan, Gresik, dan Sidoarjo.

“Yang terkonfirmasi sudah ada dampaknya 229 hektare. 229 itu ada di Lamongan, Gresik kemarin juga ada, kemudian di Sidoarjo. Semua di 38 (kabupaten/kota) ini tapi variatif,” ucap Emil.

Untuk penanganan kekeringan berdasarkan hasil rakor, Emil meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota melakukan pendataan terkait pemetaan lahan, kondisi sumber air, hingga kemungkinan pembangunan sumur bor.

Emil menegaskan, data pemetaan sumber air dan lahan pertanian yang berpotensi kekeringan harus segera dikantongi. Sebab menjadi dasar untuk menangani persoalan.

Wagub Jatim menjamin, pemerintah akan memberikan intervensi berupa pompa, sumur bor, irigasi, hingga bantuan sarana produksi untuk mencegah kekeringan supaya tidak meluas.

“Makanya antisipasi cepat hari ini. Bu Gubernur langsung menyiapkan rapat ini untuk segera memetakan potensi air permukaan, pompanya nanti disediakan dari pusat, dan sumur bor juga kami petakan yang sudah matang data geolistriknya,” ucap Emil.(wld/ham/rid)