BGN Moratorium Pembangunan Dapur MBG Baru, Fokus Benahi Tata Kelola

Nanik Sudaryati Deyang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan pihaknya akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memastikan distribusi manfaat program lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia.

“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing (penyesuaian) penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas,” kata Nanik dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026) yang dikutip Antara.

Menurut Nanik, moratorium pembangunan dapur MBG baru akan dilakukan secepatnya sesuai arahan Prabowo Subianto Presiden. Kebijakan ini juga bertujuan menata kembali kebutuhan jumlah dapur MBG agar tidak berlebihan di satu wilayah.

“Intinya pemerataan, dalam arti bukan dapur yang harus dapat penerima manfaat, tetapi pemerataan dalam arti semua anak-anak harus dapat, tetapi juga tidak dengan banyak dapur. Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata, berapa kira-kira idealnya ada SPPG dalam satu kecamatan atau satu kabupaten,” ujarnya.

BGN saat ini telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Dalam Negeri untuk memetakan kebutuhan dapur MBG berdasarkan jumlah penerima manfaat di setiap daerah.

Nanik mengatakan saat ini terdapat lebih dari 27 ribu dapur MBG yang sudah beroperasi. Karena itu, BGN akan memprioritaskan penataan dapur yang sudah ada sebelum membuka kembali pendaftaran pembangunan dapur baru.

“Jadi, sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini, sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini. Misalnya, di satu kecamatan ini cukup enam saja, ya sudah enam saja. Lalu, apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” katanya.

Selain melakukan penataan, BGN juga akan memprioritaskan pembangunan dan layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini dinilai masih belum terjangkau secara optimal.

“Jadi kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ucap Nanik.

Sebelumnya, Prabowo Subianto Presiden menegaskan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar seluruh anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Dan tidak ada pengecualian,” kata Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026) kemarin.

Prabowo menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keberhasilan program MBG dengan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun penyelewengan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, keputusan mengganti sejumlah pihak yang terlibat dalam program tersebut diambil setelah adanya laporan mengenai kekurangan, kejanggalan, dan dugaan penyimpangan di lapangan. (ant/bil/ham)