BGN juga memperkuat tata kelola Program MBG melalui integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Data tersebut digunakan sebagai dasar penetapan sasaran penerima manfaat serta operasional SPPG.
“Dari data ini kita overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap. Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini,” ucap Sudaryono.
Melalui sistem pendataan terintegrasi, pemerintah dapat menentukan prioritas pelaksanaan MBG secara lebih objektif dan berbasis bukti. Pendekatan ini diharapkan membuat intervensi gizi lebih tepat sasaran dan efektif.
Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BGN telah mengidentifikasi sekitar 1.700 dapur yang siap dioperasikan di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.
Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku bisa membantu proses pengajuan atau percepatan pembukaan SPPG.
“Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program MBG tetap akuntabel dan berintegritas,” tuturnya. (ant/bil/ham)

NOW ON AIR SSFM 100

