BMKG Ingatkan Puncak Kemarau hingga September 2026, El Nino Perkuat Risiko Kekeringan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat, terutama pelaku sektor pertanian, meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak puncak musim kemarau yang berlangsung di sebagian besar wilayah Indonesia.

BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau terjadi sepanjang Agustus hingga September 2026.

Kondisi tersebut berpotensi semakin berat karena bersamaan dengan fenomena El Nino berintensitas sangat kuat.

Fachri Radjab Direktur Perubahan Iklim BMKG mengatakan, kondisi puncak musim kemarau perlu menjadi perhatian berbagai pihak, terutama dalam pengelolaan sumber daya air dan sektor pertanian.

“Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sedang dalam periode puncak musim kemarau. Kami perkirakan puncak musim kemarau terjadi pada periode Agustus hingga September 2026 ini,” kata Fachri, Senin (7/9/2026).

Menurut Fachri, dampak musim kemarau tahun ini berpotensi lebih signifikan karena dipengaruhi El Nino yang diprediksi bertahan hingga awal 2027.

Kombinasi antara puncak musim kemarau dan El Nino tersebut dapat menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan serta memperpanjang periode kekeringan di sejumlah wilayah.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari meningkatnya risiko krisis air bersih, penurunan produksi pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Karena itu, BMKG meminta pelaku sektor pertanian dan pihak terkait meningkatkan langkah antisipasi terhadap kondisi iklim yang lebih kering.

Dilansir dari Antara, pengelolaan ketersediaan air dan penyesuaian kegiatan pertanian menjadi bagian penting dalam menghadapi periode tersebut.

BMKG juga memprediksi masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan tidak terjadi secara serentak.

Para ahli Direktorat Klimatologi BMKG memperkirakan transisi mulai berlangsung secara bertahap pada pertengahan Oktober hingga akhir November 2026.

Sambil menunggu masuknya musim penghujan, BMKG akan memperkuat pemantauan terhadap dinamika atmosfer. Informasi dan data iklim juga akan disebarluaskan secara berkala kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah mitigasi, khususnya untuk menjaga ketersediaan air, mengantisipasi dampak terhadap sektor pertanian, serta mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan. (ant/saf/ipg)