Dalam penanganan karhutla ini, BNPB melibatkan semua unsur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan masyarakat umum.
Kristomei menegaskan bahwa keterlibatan semua pihak begitu penting karena penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama.
Ia juga berpesan kepada masyarakat supaya tidak melakukan pembakaran di lahan kering dan terbuka, terutama di wilayah pegunungan.
Sebab kerugian akibat kebakaran, kata dia, sangat signifikan mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga keselamatan nyawa.
“Karena di satu sisi, kami berusaha mati-matian untuk memadamkan api, bahkan sampai ada (petugas) yang menjadi korban, di sisi lain masih ada yang melakukan pembakaran,” ujarnya.
Selain di Jawa Timur, BNPB masih menangani karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data BNPB per 22 Oktober 2026, total luas lahan yang masih dalam penanganan sekitar 22.595,70 hektare (ha), meliputi 21.404 ha di enam provinsi prioritas dan 1.191,70 ha di luar enam provinsi prioritas.
NOW ON AIR SSFM 100

