Senin, 16 November 2026

Cegah Penyadapan Ilegal, Baintelkam Polri Usulkan Enam Poin Pengaturan Dalam RUU

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Ilustrasi Penyadapan. Foto: Tovima.

Usulan pertama berkaitan dengan pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Dedy menegaskan, penyadapan harus dibatasi untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk penanganan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.

Kedua, RUU Penyadapan perlu memuat larangan tegas agar aktivitas penyadapan tidak dilakukan di luar sasaran yang telah ditentukan. Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan serta memiliki batas waktu yang jelas. Dedy menyebut, selama ini Baintelkam Polri biasanya melaksanakan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan.

Selain persetujuan pimpinan, mekanisme pelaksanaannya perlu menerapkan sistem pencatatan dengan pembagian kewenangan atau kompartementasi. Dengan mekanisme tersebut, pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan menjalankan teknis penyadapan harus merupakan pihak yang berbeda.

“Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” ujarnya.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Senin, 16 November 2026
31o
Kurs