Usulan pertama berkaitan dengan pembatasan sasaran penyadapan secara limitatif. Dedy menegaskan, penyadapan harus dibatasi untuk kepentingan pencegahan gangguan keamanan dalam negeri, termasuk penanganan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Kedua, RUU Penyadapan perlu memuat larangan tegas agar aktivitas penyadapan tidak dilakukan di luar sasaran yang telah ditentukan. Penyadapan juga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketiga, pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan serta memiliki batas waktu yang jelas. Dedy menyebut, selama ini Baintelkam Polri biasanya melaksanakan penyadapan dalam jangka waktu satu bulan.
Selain persetujuan pimpinan, mekanisme pelaksanaannya perlu menerapkan sistem pencatatan dengan pembagian kewenangan atau kompartementasi. Dengan mekanisme tersebut, pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, dan menjalankan teknis penyadapan harus merupakan pihak yang berbeda.
“Kemudian tercatat, dengan tata caranya yang sifatnya kompartementasi, yaitu pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis terpisah. Ini sebagai sarana kontrol,” ujarnya.
NOW ON AIR SSFM 100

