Senin, 16 November 2026

Cegah Penyadapan Ilegal, Baintelkam Polri Usulkan Enam Poin Pengaturan Dalam RUU

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Ilustrasi Penyadapan. Foto: Tovima.

Keempat, RUU Penyadapan harus mengatur pencatatan seluruh penggunaan sarana penyadapan. Dedy menekankan, setiap aktivitas penggunaan sarana harus terdokumentasi dan tidak boleh diubah ataupun dihapus. Catatan tersebut juga perlu menjadi objek audit secara berkala.

Kelima, pengawasan harus dilakukan melalui mekanisme pengawasan melekat oleh Kepala Baintelkam Polri, serta pengawasan dari fungsi inspektorat dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Polri.

Adapun poin keenam berkaitan dengan pemberian sanksi tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan penyadapan. Menurut Dedy, sanksi dapat diterapkan melalui ketentuan Pasal 258 KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Profesi Polri berdasarkan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Dedy mengatakan, sanksi terberat bagi anggota yang melakukan pelanggaran dapat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi tersebut juga dapat dikenakan kepada anggota yang menjalankan penyadapan maupun pihak yang memberikan perintah.

“Hukumannya terberat adalah sampai dengan PTDH (pemecatan tidak dengan hormat), serta hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003 yang sanksi tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pemberi perintah,” katanya. (ant/fia/saf/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Senin, 16 November 2026
31o
Kurs