Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terharap Anom Widiyantoro Bupati Pemalang menambah panjang daftar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini.
Dilansir dari Antara, KPK mengawali 2026 dengan OTT pada 9–10 Januari terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Dalam operasi tersebut, delapan orang diamankan.
Masih pada Januari, KPK juga melakukan OTT terhadap Maidi Wali Kota Madiun dan Sudewo Bupati Pati.
Pada Februari, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin dalam perkara dugaan korupsi.
Pada bulan yang sama, lembaga antirasuah juga mengamankan mantan Rizal Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.
Selain itu, I Wayan Eka Mariarta Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Bambang Setyawan Wakil Ketua PN Depok juga ditangkap KPK dalam OTT terpisah.
Selama Maret 2026, KPK kembali melakukan tiga operasi tangkap tangan terhadap Fadia Arafiq Bupati Pekalongan, Muhammad Fikri Thobari Bupati Rejang Lebong, serta Syamsul Auliya Rachman Bupati Cilacap.
Pada April, Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung ditangkap dalam OTT ke-10, sementara sepanjang Mei tidak ada operasi tangkap tangan.
Memasuki Juni, KPK kembali melakukan serangkaian OTT yang melibatkan Silmy Karim Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kemudian menyerahkan diri.
Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Edison Bupati Muara Enim, seorang aparatur sipil negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melakukan OTT yang berujung pada penyerahan diri Suhardiman Amby Bupati Kuantan Singingi.
Sementara pada Juli 2026, sebelum penangkapan Anom Widiyantoro, KPK telah lebih dulu melakukan OTT terhadap Syah Afandin Bupati Langkat, Etik Suryani Bupati Sukoharjo, dan Lalu Ahmad Zaini Bupati Lombok Barat.
Dengan penangkapan Bupati Pemalang, jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2026 kini mencapai 18 kasus.
Perkembangan lebih lanjut mengenai perkara tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan dan penetapan status hukum oleh penyidik KPK.
Sebelumnya, Fitroh Rohcahyanto Wakil Ketua KPK membenarkan penangkapan Anom Widiyantoro Bupati Pemalangsaat dikonfirmasi awak media pada Rabu (29/7/2026). “Benar,” kata Fitroh.
Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Hingga berita ini ditulis, KPK belum mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang maupun pihak lain yang turut diamankan. (ant/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
