Daya Tampung Sekolah Rakyat Jatim 5.370 Siswa untuk Tahun Ajaran 2026/2027

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan, daya tampung Sekolah Rakyat pada tahun ajaran baru (2026/2027) meningkat dua kali lipat dibanding tahun lalu dengan total 5.370 siswa yang terdiri atas sembilan rombongan belajar (rombel) dari tiga jenjang SD, SMP dan SMA.

Muhammad Amiruddien Staf Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menjelaskan, tahun ini jumlah Sekolah Rakyat di Jatim mencapai 29 unit dengan komposisi sekolah permanen dan rintisan.

Kalau tahun sebelumnya Sekolah Rakyat di Jatim memiliki daya tampung sekitar 2.350 siswa, tahun ini jumlahnya hampir dua kali lipat karena penambahan unit sekolah permanen di berbagai daerah.

“Lebih banyak sekarang, kemarin 2.350, sekarang sekitar 5.310 sampai 5.370. Naiknya hampir dua kali lipat,” ujar Amiruddien ditemui di Kantor Dinsos Jatim, Rabu (8/7/2026).

Dari total tersebut, terdapat 10 Sekolah Rakyat yang masih berstatus rintisan, sementara 16 unit akan berpindah ke lokasi permanen. Selain itu, terdapat enam Sekolah Rakyat permanen yang langsung berjalan tanpa melalui tahap rintisan.

“Kalau yang akan merger atau yang pindah itu 16. Jadi 10 tetap berjalan di tempat yang itu, terus yang 16 akan pindah seluruhnya ke permanen,” ujarnya.

Amiruddien melanjutkan, daya tampung ideal Sekolah Rakyat permanen mencapai 270 siswa per sekolah. Namun, komposisi jenjang pendidikan dapat berubah menyesuaikan hasil penjaringan calon siswa di lapangan.

“Bisa satu SD, empat SMP, empat SMA atau satu SD, tiga SMP, lima SMA. Pokoknya tetap 270 siswa per sekolah,” tuturnya.

Untuk memenuhi kuota tersebut, Dinas Sosial bersama Kementerian Sosial melakukan pendekatan dengan metode menjangkau masyarakat khusus desil 1 dan 2, bukan pendaftaran terbuka.

Data masyarakat itu berasal dari Kemensos berdasarkan data kemiskinan yang kemudian diverifikasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Lebih lanjut, Amiruddien mengungkap proses penjaringan untuk jenjang SD menjadi tantangan dalam memenuhi kuota Sekolah Rakyat.

Dari hasil pantauan di lapangan, sebagian orang tua masih belum siap menitipkan anak usia sekolah dasar untuk tinggal di asrama. Hal itu membuat minimnya calon peserta didik di jenjang SD.

“Kesulitannya SD. Anak-anak SD itu masih terlalu kecil. Padahal Kemensos sudah punya standar, kelas 1 itu sekitar usia 7 tahun supaya tidak terlalu kecil,” katanya.

Selain faktor usia, dia menyebut pola penjangkauan yang dilakukan dengan mendatangi keluarga penerima manfaat juga membuat sebagian orang tua masih ragu untuk mendaftarkan anaknya ke Sekolah Rakyat.

“Kalau pendaftaran kan niatnya dari awal. Kalau karena dia didatangi, itu tidak sebetulnya dari hati. Maka ada beberapa yang belum siap menitipkan anaknya ke asrama,” ujarnya.

Meski begitu, pada jenjang SMP dan SMA Sekolah Rakyat, antusiasme masyarakat dinilai cukup tinggi. Bahkan di sejumlah daerah, jumlah calon siswa tingkat SMP dan SMA telah sesuai target.

Kementerian Sosial menargetkan seluruh Sekolah Rakyat mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) paling lambat 31 Juli 2026.

“Kalau SMP, SMA kebanyakan memenuhi. Bahkan ada yang jumlahnya sudah melampaui target,” tandasnya.(wld/rid)