DPR Targetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026

Andi Gani Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang mewakili KBPBI mengaku kecewa dengan draf RUU yang diterima dari DPR.

Menurutnya, sejumlah ketentuan dalam draf tersebut belum sesuai dengan usulan buruh, terutama terkait pengupahan, sistem kerja kontrak, alih daya (outsourcing), hingga perlindungan pekerja platform.

KBPBI sebelumnya memberikan tenggat waktu kepada DPR hingga 22 September 2026 untuk merespons usulan mereka.

“Kami ingin berharap pemerintah dan DPR untuk segera merespons. Karena kami tahu betul risiko mengerahkan massa besar-besaran ke Jakarta cukup besar,” kata Andi seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (16/9/2026) pekan lalu. (ant/bil/ham)