DPRD Jatim Desak Koordinasi Lintas Sektor Guna Atasi Kemacetan Berulang di Pelabuhan Ketapang

Sebagai solusi jangka pendek, ASDP telah menambah armada kapal yang beroperasi dari 9 unit menjadi 12 unit dengan menerapkan sistem “tiba, bongkar, berangkat”. Sementara untuk jangka menengah, pemerintah mengupayakan optimalisasi Pelabuhan Jangkar di Situbondo guna mengalihkan sebagian kendaraan logistik langsung menuju NTB.

Namun, skema ini masih menghadapi kendala karena banyak sopir truk keberatan dengan tingginya biaya operasional dan tarif penyeberangan di jalur tersebut. Menanggapi keluhan para sopir itu, Abdul Halim menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi diskusi lebih lanjut.

“Kita akan duduk bersama untuk berdiskusi mengenai tentang apakah nanti barangkali kalau kemudian terkendala persoalan biaya operasional dari ongkos penyeberangan itu mungkin kita bisa carikan solusinya,” jelasnya.

Selain masalah infrastruktur, Ketua Komisi DPRD Jatim itu juga menyoroti maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan premanisme di area pelabuhan yang memperburuk situasi antrean. Ia meminta aparat penegak hukum dan otoritas pelabuhan bertindak tegas.

“Ini persoalan yang klasik menurut kami… dan tidak ada kata lain menurut saya ini harus sudah dituntaskan,” pungkasnya.(hdr/bil/rid)