DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Setoran Dividen BUMD Terhadap PAD yang Tak Merata

DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti ketimpangan setoran dividen oleh sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak merata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dalam sidang paripurna, Selasa (5/5/2026).

Abdullah Abu Bakar Juru Bicara Panitia Khusus BUMD DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan, total setoran dividen BUMD Provinsi Jatim pada pembukuan 2025 mencapai Rp488,1 miliar.

Nominal tersebut hampir sebagian besar ditopang oleh Bank Jatim sebesar 86,05 persen atau senilai Rp420 miliar terhadap PAD.

“Dari komposisi setoran dividen BUMD Jawa Timur, fakta yang muncul sangat mencolok. Dari setoran dividen sebesar Rp 488,1 miliar, kontribusi terbesar berasal dari Bank Jatim, yang menyumbang sekitar 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar,” kata Abdullah.

Sementara itu rincian setoran dividen selain dari Bank Jatim di antaranya, perusahaan holding, seperti PT Jatim Grha Utama (JGU) hanya menyetor dividen sebesar Rp1.2 miliar atau 0,25 persen dari seluruh deviden serta PT Panca Wira Usaha (PWU) Rp1.6 miliar atau 0,34 persen.

Kemudian PT Air Bersih Jatim menyumbang sebesar Rp1.2 miliar atau 0,25 persen, PT Jamkrida Rp2.5 miliar atau 0,51 persen, dan PT BPR UMKM Rp9.6 miliar sebanyak 1,97 persen, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyetor Rp17.9 miliar atau 3,67 persen dan PT. Petrogas Jatim Utama (PJU) tercatat menyetor Rp34 miliar atau 6,97 persen.

Berdasarkan rincian data tersebut, Abdullah menilai adanya ketimpangan setoran deviden, sebab hanya satu BUMD yang menopang sebagian besar PAD.

Legislatif Jatim menilai sumber pendapatan dari perusahaan daerah yang bergerak di bidang selain perbankan belum berdampak besar terhadap kekuatan fiskal provinsi.

“Struktur BUMD Jawa Timur saat ini tidak mencerminkan diversifikasi sumber pendapatan daerah, justru menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor perbankan,” tuturnya.

Abdullah kemudian membandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dengan total investasi yang digelontorkan daerah senilai Rp698,3 miliar, mampu merealisasikan diversifikasi sumber pendapatan dari BUMD sektor riil maupun perbankan.

“Meskipun Bank Jateng tetap dominan dengan sekitar 81,3 persen. Namun, BUMD lainnya seperti BPR, sektor energi, hingga perusahaan jasa mampu memberi kontribusi yang lebih dibanding Jawa Timur,” paparnya.

Menurutnya, persoalan BUMD Jawa Timur sehingga tidak mampu berkontribusi lebih karena kinerja individu yang buruk sampai kegagalan sistem dalam mengelola perusahaan secara strategis.

Abdullah menegaskan bahwa kondisi ini harus segera diperbaiki supaya fungsi BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah dapat direalisasikan dan tidak menjadi beban fiskal.

“Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka keberadaan sebagian BUMD tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, melainkan menjadi beban fiskal jangka panjang,” tandasnya. (wld/saf/ham)