Ratusan PTS Perkuat Tata Kelola, YPTA Surabaya Tekankan Transparansi dan Adaptasi

Penguatan tata kelola Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi pekerjaan mendesak seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan daya saing di sektor pendidikan tinggi di Indonesia.

Sebagai upaya menjawab tantangan lembaga pendidikan tersebut, Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya menekankan transparansi, struktur organisasi yang efektif, serta konsistensi perencanaan jangka panjang.

J. Subekti Ketua Pengurus YPTA Surabaya mengatakan, dalam forum PTS bertajuk “Penguatan Tata Kelola Yayasan/Badan Penyelenggara untuk Mewujudkan Perguruan Tinggi Swasta yang Unggul, Akuntabel, dan Berkelanjutan” yang digelar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI), bahwa keterbukaan antara yayasan dan pengelola universitas menjadi kunci dalam membangun tata kelola yang sehat.

“Agar apa yang menjadi bahan perbincangan di tingkat badan penyelenggara atau yayasan, rektor juga mengetahui. Itu merupakan keterbukaan,” katanya, pada Selasa (5/5/2026).

Langkah memperkuat tata kelola pendidikan tinggi swasta itu, diikuti lebih dari 200 PTS yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Banyaknya kampus yang berupaya meningkatkan kapasitas itu, menunjukkan pentingnya beradaptasi dengan dinamila kebijakan pendidikan tinggi dan menghadapi tantangan zaman.

“Banyak perguruan tinggi swasta dari bagian barat, tengah, hingga timur yang hadir. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk saling menguatkan, berbagi pengalaman, dan mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi,” jelasnya.

J. Subekti mengatakan bahwa pendekatan tata kelola efektif adalah yang memiliki struktur organisasi ramping namun kaya fungsi.

“Struktur yayasan tidak perlu besar, cukup efektif. Jika ada persoalan dari universitas, bisa segera dibahas dan diputuskan agar problem langsung diatasi dengan solusi,” ucapnya.

Selain tata kelola internal, ia menekankan bahwa isu internasionalisasi kampus juga harus menjadi perhatian. Namun, kerja sama luar negeri harus berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional, bukan sekadar formalitas.

“Melangkah ke luar negeri bukan sekadar bekerja sama, tetapi bagaimana pengalaman dan ilmu dari mitra luar negeri bisa dibawa pulang dan disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia,” tuturnya.

Di tengah dorongan modernisasi, ia juga mengingatkan agar pendidikan tinggi tidak meninggalkan aspek fundamental pembentukan karakter.

“Pendidikan di Indonesia harus tetap berorientasi pada pembentukan akhlak, mental, moral, kepribadian, dan karakter, baru kemudian diperkuat dengan ilmu, teknologi, dan manajemen,” tegasnya.

Dalam diskusi antar-PTS, pihaknya menyatakan bahwa strategi keberlanjutan institusi juga konsistensi sebagai faktor utama.

“Rencana pembangunan jangka panjang harus jelas, tahapannya jelas, sumber dayanya jelas, dan tetap adaptif terhadap perubahan eksternal tanpa mengubah arah besar,” katanya..

Selain itu, efisiensi juga menjadi bagian dari strategi, termasuk dengan memanfaatkan sumber daya internal kampus dalam pengembangan infrastruktur.

“Baik dari bidang teknik, arsitektur, maupun keahlian lainnya, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai kebutuhan institusi,” imbuhnya.

Lebih lanjut, penguatan identitas kampus juga menjadi perhatian, salah satunya melalui mata kuliah penciri.

“Di Untag ada mata kuliah penciri patriotisme. Nilai nasionalisme kami hadirkan tidak hanya melalui teori, tetapi juga praktik dalam kehidupan kampus agar mahasiswa dapat menjiwai,” tukasnya.

Melalui forum tersebut, pihaknya berharap praktik baik yang telah dijalankan dapat menjadi referensi bagi PTS lain dalam memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional.

“Agar bersama-sama dapat berkembang dan memperkuat kualitas pendidikan tinggi Indonesia,” pungkasnya. (ris/saf/ham)