DPRD Surabaya Minta OPD Respons Serius Temuan Sidak Wali Kota

Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya bidang hukum dan pemerintahan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) merespons serius temuan dalam inspeksi mendadak (sidak) Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya.

Ia menilai, lurah, camat, hingga kepala OPD harus memperkuat pengawasan terutama terhadap pelayanan publik.

“Sejauh yang dilakukan wali kota merupakan bentuk kepeduliannya terhadap keluhan warga atas pelayanan birokrasi di bawah. Wali kota turun sendiri untuk memastikan kinerja aparatur pemerintah di lapangan berjalan sesuai tugas dan fungsinya, tentu itu hal yang baik,” katanya, Selasa (14/7/2026).

Yona mengatakan, pola pengawasan Eri yang sering mengecek pelayanan publik ke lapangan harus jadi peringatan bagi OPD.

“Tren yang dilakukan wali kota ini harus disikapi serius oleh jajaran di bawahnya, termasuk lurah dan camat. Mereka harus meningkatkan intensitas fungsi kontrol di lapangan agar persoalan masyarakat bisa segera diselesaikan sesuai kewenangannya,” ujarnya.

Temuan berulang di lapangan menurutnya indikator fungsi pengawasan pada tingkat pelaksana masih perlu diperkuat.

“Kalau persoalan yang sama terus ditemukan wali kota, tentu harus ada evaluasi terhadap sistem pengawasan di bawah. Jangan sampai semua persoalan akhirnya harus menunggu wali kota turun langsung karena birokrasi seharusnya bekerja sebagai sebuah sistem,” tegas dia.

Namun ia mengingatkan penanganan terhadap aparatur yang diduga melakukan pelanggaran tetap harus proporsional dan melalui mekanisme pemeriksaan.

Temuan di lapangan, termasuk dugaan pungutan liar, perlu ditindaklanjuti oleh OPD terkait atau Inspektorat untuk memastikan fakta dan menentukan sanksi sesuai ketentuan.

“Jika wali kota mendapatkan temuan yang tidak sesuai harapan, termasuk dugaan pungli oleh aparatur, sebaiknya tidak bereaksi berlebihan terhadap jajarannya. Wali kota bisa memerintahkan OPD terkait atau Inspektorat untuk menindaklanjuti dan memastikan persoalannya secara objektif,” imbuhnya.

Komunikasi dan tindakan terhadap aparatur di ruang publik tetap harus mempertimbangkan etika birokrasi.

Dia mengingatkan tindakan yang dilakukan di depan kamera dapat berdampak terhadap kondisi psikologis aparatur dan keluarganya serta kewibawaan birokrasi pemerintah kota.

“Ketika temuan terjadi di muka publik dan di depan kamera, tetap harus memperhatikan etika birokrasi. Dampak psikologis terhadap keluarga ASN juga perlu dipertimbangkan, sekaligus menjaga marwah birokrasi yang dipimpin di depan publik,” tutupnya. (lta/saf/ipg)