GSJT Desak Evaluasi Armada Pelayaran, Jangan Pertaruhkan Nyawa Sopir

Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) mendesak pengusaha pelayaran melakukan evaluasi total terhadap armada dan sistem keselamatan pascatragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada Minggu (14/9/2026) kemarin.

Hal itu disampaikan Supriyono Koordinator GSJT usai melakukan agenda doa bersama dan tabur bunga di Dermaga Gapura Surya Nusantara (GSN), Selasa (15/9/2026) siang.

Dia mengatakan, insiden KM Virgo menambah daftar kecelakaan kapal yang melibatkan sopir angkutan barang.

Supriyono menilai kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa dan harus ada pembenahan dari pengusaha pelayaran.

“Ini yang harus jadi evaluasi bersama, apalagi dengan pengusaha kapal. Dalam tiga bulan terakhir sudah berulang kali kejadian seperti ini, yang lagi-lagi kami sebagai sopir logistik menjadi korban,” kata Supriyono saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Menurut Supriyono, kerugian yang dialami sopir bukan hanya kehilangan kendaraan serta muatan namun juga mempertaruhkan nyawa demi menjalankan pekerjaan.

“Karena tidak hanya materi yang kami korbankan, tapi juga ketika kami harus mengorbankan nyawa hanya untuk melakukan pengiriman di beberapa tempat yang hari ini jadi ladang mereka untuk berusaha,” ujarnya.

GSJT mencatat ada 11 sopir dan kernet asal Jatim yang belum ditemukan dalam insiden KMP Virgo. Data tersebut dihimpun dari 92 komunitas sopir dan telah dicocokkan dengan manifes penumpang kapal.

“Kami ada 11 orang sesuai data yang kami terima dari 92 komunitas di Jawa Timur, dan itu sudah kami cek sesuai data manifes mereka terlibat di kapal Virgo,” kata Supriyono.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Basarnas untuk memastikan perkembangan pencarian. GSJT juga berkomunikasi intens dengan rekan-rekan sopir di Banjarmasin yang turut membantu memantau kondisi korban.

Terkait langkah ke depan, GSJT meminta evaluasi tidak hanya menyasar operator kapal namun juga pengawasan terhadap armada penyeberangan.

“Perbaiki fasilitasnya, perbaiki armadanya. Jangan hanya diambil keuntungannya saja, karena kami sebagai pengguna ini merasa dirugikan,” tegasnya.

Supriyono berharap pengawasan terhadap kondisi kapal, proses docking berkala sampai tanggung jawab nakhoda diperketat.

Ia menyinggung insiden KMP Tunu di Banyuwangi sebagai pelajaran agar kapal yang dinilai tidak layak tidak dipaksakan berlayar.

“Harapan kami ke depan, kami ini pengguna jasa, kami bayar. Kami tidak mau menyetorkan nyawa meskipun kami menggunakan jasa itu,” tandasnya. (wld/saf/ipg)