Kondisi itu, kata dia, berbeda dengan pemilu 2006 dan proses pemilu 2021 yang menurutnya dilaksanakan setelah melalui konsensus nasional secara terperinci.
Badran menegaskan rakyat Palestina memiliki hak untuk memilih pemimpin dan program politik mereka, baik melalui pemilu legislatif di wilayah Palestina maupun pemilihan anggota Dewan Nasional Palestina. Ia juga menyebut Dewan Nasional Palestina sebagai lembaga perwakilan yang lebih luas bagi rakyat Palestina.
Mahmoud Abbas Presiden Palestina sebelumnya mengumumkan pemilu legislatif akan digelar pada 28 November 2026. Setelah itu, sidang Dewan Nasional Palestina dan pemilu presiden direncanakan berlangsung pada 2027.
Sebagai informasi, Dewan Legislatif Palestina tidak lagi aktif sejak 2007, setelah terjadinya perpecahan politik dan Hamas mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza. Abbas kemudian membubarkan dewan tersebut pada 2018. Adapun pemilu legislatif Palestina terakhir digelar pada 2006.
Sistem politik Palestina sendiri terbelah sejak 2007. Hamas mengelola Jalur Gaza, sementara pemerintahan yang dibentuk Fatah menjalankan administrasi di Tepi Barat yang diduduki Israel. Gaza juga menjadi lokasi perang Israel sejak Oktober 2023. (bil/ham)

NOW ON AIR SSFM 100

