HAN 2026, Ketua DPR Tegaskan Anak Harus Bebas Bullying

Di sisi lain, Puan meminta pemerintah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari semakin berkurangnya anak putus sekolah, menurunnya angka stunting dan kekerasan terhadap anak, serta semakin kuatnya perlindungan anak di ruang digital.

Dia juga menegaskan pentingnya pemerataan kesempatan bagi seluruh anak Indonesia tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal.

“Pemerintah tidak boleh membiarkan adanya kesenjangan kesempatan antara anak di perkotaan dan pedesaan, antara wilayah barat dan timur Indonesia, maupun antara anak yang lahir dari keluarga mampu dan keluarga yang hidup dalam keterbatasan,” ucapnya.

Puan memastikan DPR RI akan terus mengawal berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan perlindungan anak agar berjalan efektif melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.