Parlemen Iran tengah menyiapkan rancangan undang-undang yang akan membatasi akses kapal militer dan kapal komersial dari negara-negara yang dianggap sebagai “musuh” untuk memasuki wilayah Teluk tanpa izin Teheran.
Ibrahim Azizi Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran mengatakan, rancangan tersebut menjadi salah satu regulasi paling penting yang disiapkan Iran sejak nasionalisasi industri minyak negara itu.
Menurut kantor berita pemerintah IRNA, Azizi menyebut rancangan undang-undang tersebut akan melarang kapal militer maupun kapal komersial milik negara yang dikategorikan sebagai “musuh” melintasi kawasan Teluk tanpa persetujuan Iran.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kewenangan Iran dalam mengendalikan akses dan keamanan di kawasan strategis Selat Hormuz.
Sebelumnya, pada 9 Agustus, Hassan Ghashghavi juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran mengatakan, komisinya telah menyetujui rancangan aturan mengenai keamanan Selat Hormuz dan Teluk.
Rancangan tersebut, selain ditujukan untuk memperkuat keamanan kedua kawasan, juga mencakup upaya mendorong pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Dilansir dari Antara, Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan menjadi salah satu jalur utama perdagangan energi dunia.
Karena itu, setiap pembatasan terhadap pelayaran di kawasan tersebut berpotensi berdampak pada pasokan dan harga energi global.
Situasi di kawasan Teluk masih berada dalam kondisi tegang setelah konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pecah pada akhir Februari.
Hingga kini, Teheran dan Washington belum mencapai kesepakatan final untuk mengakhiri konfrontasi. (ant/saf/ipg)

NOW ON AIR SSFM 100

