Kepala BGN: MBG Sekarang Akan Difokuskan di Wilayah 3T dan Kelompok 3B

Nanik Sudaryati Deyang Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekarang akan difokuskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) sesuai arahan Prabowo Subianto Presiden.

“Sekarang kita fokuskan ke 3T dan terutama untuk 3B. Setelah kita diskusi bersama para pakar, intervensi gizi itu memang paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau sekolah dasar (SD). Nah, kita sekarang mengejar ke sana,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026) yang dikutip Antara.

Oleh karena itu, lanjut Nanik, BGN telah mengeluarkan surat edaran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani sasaran MBG 3B akan ditangguhkan. Sementara untuk pembangunan SPPG di wilayah 3T, BGN akan melakukan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.

“Kemarin kita sampai mengeluarkan ancaman, SPPG harus ada 3B. Kalau enggak, kita suspend (tangguhkan). Alhamdulillah, hasilnya bagus, dalam dua minggu itu ada 22 juta penerima 3B. Yang terpenting saat ini kita fokus, agar anggarannya juga fokus ke sana, sehingga tercapai targetnya,” ujar dia.

Nanik menjelaskan alasan keterlibatan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN, yakni untuk pembangunan Program MBG di wilayah 3T, mengingat di wilayah-wilayah tersebut dibutuhkan ahli teritorial.

“Beliau sudah mengajukan proses pengunduran diri (dari TNI) dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun. Namun, proses pengunduran dirinya sudah dilakukan dan berlangsung sejak kemarin. Mengapa ada militer? Nanti kaitannya dengan program di 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial di situ,” ucap Nanik.

Setelah melakukan konsolidasi internal BGN, Nanik mengemukakan pihaknya telah menyiapkan rencana kerja yang fokus pada efisiensi anggaran tanpa mengurangi sasaran dan kualitas menu MBG. Anggaran yang ditetapkan untuk Program MBG di tahun 2026 yakni sebesar Rp268 triliun.

“Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat; kedua, moratorium dapur titik-titik baru; ketiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan sumber daya manusia,” tuturnya.

Nanik menekankan, apabila dapur MBG dijalankan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, maka akan dilakukan penangguhan. (ant/bil/ham)