Khofifah: Kepemimpinan Perempuan Harus Melahirkan Kebijakan Inklusif yang Berdampak Nyata

Ia juga mengajak seluruh peserta kembali meneguhkan komitmen terhadap Beijing Platform for Action (BPfA) yang telah menjadi rujukan global dalam mendorong kesetaraan gender sejak 1995. Meski telah memasuki tiga dekade, Khofifah menilai 12 area kritis dalam BPfA masih sangat relevan sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan.

Berdasarkan pengalaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Khofifah menilai berbagai tantangan pembangunan pada akhirnya bermuara pada tiga persoalan utama, yakni kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

“Ketiga pilar itu adalah akar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh kaum perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, strategi pengarusutamaan gender harus berfokus langsung pada penyelesaian masalah fundamental pada ketiga sektor krusial ini,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan yang responsif gender bukan sekadar memberikan kesempatan yang sama, tetapi memastikan setiap kebijakan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, peran pemimpin informal, termasuk organisasi perempuan, dinilai memiliki kontribusi besar dalam mempercepat pembangunan sumber daya manusia.