KM Mutiara Sentosa II Terbakar, Komisi V DPR Desak Pembenahan Menyeluruh Sektor Pelayaran

Abdul Hadi Anggota Komisi V DPR RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa II, di Perairan Laut Jawa, Minggu (2/8/2026).

Dia berharap seluruh penumpang dan awak kapal yang masih berada di lokasi kejadian bisa segera dievakuasi dengan selamat serta mendapat penanganan terbaik.

“Saya turut prihatin atas musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa II. Prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat. Pada saat yang sama, penyebab kebakaran harus diusut secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Legislator dari Fraksi PKS itu mengapresiasi langkah cepat Basarnas, Kementerian Perhubungan, TNI AL, dan seluruh unsur yang terlibat dalam operasi penyelamatan.

Di sisi lain, dia menilai insiden tersebut menjadi sinyal keselamatan transportasi laut nasional masih menghadapi persoalan mendasar yang harus segera dibenahi.

Menurut Hadi, kecelakaan kapal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir mengharuskan pembenahan sektor pelayaran secara menyeluruh, tidak boleh parsial.

“Kita baru saja berduka atas tenggelamnya KM Nurul Salsa pada pertengahan Juli lalu. Kini masyarakat kembali dikejutkan dengan kebakaran KM Mutiara Sentosa II. Ketika kecelakaan kapal terus berulang dalam waktu yang berdekatan, ini bukan lagi sekadar musibah, tetapi menjadi alarm bahwa sistem keselamatan pelayaran kita membutuhkan perhatian yang jauh lebih serius,” kata Hadi.

Dia mengingatkan, keselamatan penumpang merupakan prioritas dalam setiap penyelenggaraan transportasi massal.

Maka dari itu, Hadi mengimbau operator kapal menjamin seluruh aspek keselamatan berfungsi optimal sebelum kapal diizinkan berlayar. Jangan cuma sebatas memenuhi persyaratan administrasi.

“Jangan sampai pemeriksaan keselamatan hanya menjadi formalitas dan rutinitas administratif. Setiap sertifikat kelaikan, setiap inspeksi, dan setiap prosedur keselamatan harus benar-benar mencerminkan kondisi kapal yang aman untuk mengangkut masyarakat. Nyawa penumpang tidak boleh dipertaruhkan karena kelalaian atau lemahnya pengawasan,” tegasnya.

Sebagai Anggota DPR RI yang membidangi sektor transportasi, Hadi juga mendorong Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar pengawasan pelayaran, khususnya kapal penumpang yang melayani rute-rute padat.

Evaluasinya mencakup kepatuhan operator terhadap standar keselamatan, efektivitas inspeksi berkala, kesiapan alat pemadam kebakaran, kelengkapan alat keselamatan, hingga mekanisme mitigasi risiko di atas kapal.

“Regulator dan pengelola kapal harus memastikan keselamatan benar-benar menjadi budaya kerja, bukan sekadar memenuhi kewajiban di atas kertas. Masyarakat berhak memperoleh jaminan bahwa setiap kapal yang mereka naiki telah memenuhi standar keselamatan tertinggi. Jangan menunggu korban berikutnya baru kita melakukan pembenahan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Hadi bilang Komisi V DPR RI terus memperkuat pengawasan dan berupaya meningkatkan standar keselamatan transportasi laut.

Hal itu penting dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan moda transportasi laut.

“Sekitar dua per tiga wilayah Indonesia adalah perairan. Sebagai negara kepulauan, kapal semestinya menjadi moda transportasi utama penghubung antarpulau. Karena itu, pembangunan dan modernisasi transportasi laut seharusnya menjadi salah satu prioritas nasional untuk memperkuat konektivitas, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan pembangunan,” pungkasnya.(rid/ham)