Komnas HAM: Krisis Sosial Politik di Masa Pemerintahan Baru Jadi Tantangan Utama pada 2025

Selain krisis sosial politik, Komnas HAM menyoroti memburuknya situasi kebebasan berekspresi. Lembaga itu mencatat meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu keadilan sosial, ketimpangan kebijakan, akuntabilitas negara, serta penggunaan kewenangan oleh aparat.

“Ruang digital berkembang menjadi medium utama ekspresi kritik sosial dan pengawasan publik. Namun sekaligus memperlihatkan meningkatnya polarisasi informasi, disinformasi serta kerentanan terhadap pembatasan kebebasan berekspresi.

Komnas HAM juga menempatkan konflik agraria yang berkaitan dengan proyek strategis nasional (PSN) sebagai salah satu persoalan HAM paling menonjol sepanjang tahun lalu.

Menurut lembaga tersebut, berbagai konflik pembangunan di sektor pangan, energi, perkebunan, kawasan industri, dan infrastruktur masih memperlihatkan pola yang berulang. Mulai dari lemahnya konsultasi publik, keterbatasan akses informasi, ketimpangan posisi tawar masyarakat, dugaan kriminalisasi warga dan aktivis, hingga penggunaan pendekatan keamanan dalam penyelesaian konflik.

“Kasus-kasus pada kawasan PSN termasuk proyek ketahanan pangan dan energi di Merauke memperlihatkan meningkatnya perhatian terhadap potensi pelanggaran hak masyarakat adat atas hak ruang hidup yang aman,” ujarnya.

Melalui laporan tahunannya, Komnas HAM mendorong pemerintah menjadikan temuan tersebut sebagai dasar memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memastikan perlindungan HAM berjalan seiring dengan agenda pembangunan nasional.(lea/iss/ham)