KPK Panggil Empat Swasta dan Enam ASN BNPB Terkait Kasus Dana Penanganan Bencana

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat pihak swasta dan enam aparatur sipil negara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi Prasetyo Juru Bicara KPK di Jakarta, Rabu (11/11/2026), dilansir Antara.

Budi mengatakan, para saksi tersebut terdiri atas TSP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta HS, A, dan AP selaku pihak swasta.

Sementara enam ASN BNPB yang dipanggil adalah berinisial GP, IBM, KB, MRR, A, dan NLS.

Sebelumnya, Senin (9/11/2026), KPK memanggil sembilan saksi yang terdiri atas AS dan J selaku pihak swasta, IRF selaku Komisaris PT Trans Lintas Selaras, WH selaku Direktur PT Lakone Komunika Jaya Abadi, dan DM selaku Direktur PT Menara Internusa Pratama.

Kemudian, KAG selaku Direktur PT Betawi Putra Logistik, RN selaku Direktur PT Indoprima Trans, MN selaku Direktur PT Lintas Jaya Express, serta CM selaku Direktur PT Lintas Jaya Logistik.

Namun, hanya AS, KAG, RN, dan CM yang diketahui memenuhi panggilan KPK.

KPK pada Selasa (10/11/2026) memanggil FN selaku Direktur Utama PT Saung Hiji Rasa, NR selaku Dirut PT Indo Artha Multitek, EDA selaku Dirut PT Amarta Indonesia Organizer, serta TW, HT, IIR, NH, IDP, dan AP selaku pihak swasta sebagai saksi.

Namun, hanya HT, NR, EDA, IDP, dan AP yang diketahui memenuhi panggilan KPK

Kasus itu bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus.

Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.

Lebih lanjut, empat orang tersangka lainnya yakni GPS pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, inisial RE selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG pihak swasta.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut.

Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Letjen TNI S.

KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto selaku Panglima TNI mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.(ant/fia/ham/rid)