KPK Periksa Ketum GRIB Jaya Sebagai Saksi Kasus Korupsi ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa HRM Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jaya berinisial sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Budi Prasetyo Juru Bicara KPK, melansir Antara, Kamis (12/11/2026).

Budi mengungkapkan, keterangan HRM dibutuhkan penyidik KPK dalam mengungkap kasus ATR/BPN secara terang benderang. Terlebih, pada 15 Oktober 2026 lalu, HRM melalui kuasa hukumnya mengembalikan uang Rp800 juta terkait kasus tersebut.

“Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” katanya.

Sementara itu, saat HRM tiba di Gedung Merah Putih KPK, dia mengaku akan memberikan keterangan kepada penyidik lembaga antirasuah terkait persoalan tanah Summarecon.

“Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” kata HRM.

Dalam pekan ini, KPK pada Selasa (10/11/2026) memanggil delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan seorang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.

Mereka di antaranya adalah RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember, serta BK selaku mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang saat ini menjabat sebagai Kakanwil BPN Kalimantan Selatan.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah L Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, SCM Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, APA Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah AS mantan Bupati Kebumen, FEF alias FA Ketua DPP Partai Golkar, serta E dan MF. dari pihak swasta. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid Menteri ATR/Kepala BPN.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan VEJ Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN, A Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Pada 18 September 2026, KPK melanjutkan kegiatan penggeledahan dengan menggeledah kantor Summarecon di Jakarta, dan rumah L di Bekasi. KPK pada 21 September 2026 menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dua hari setelahnya, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Kemudian, KPK pada 24 September 2026 menggeledah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, dan rumah L di Nganjuk.

Pada 29 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.(ant/kir/ipg)