Mahasiswa UINSA Bakal Surati Komisi VIII DPR RI Terkait Usulan Penurunan Muzakki dari Jabatan Rektor

Terkait usulan penurunan Akhmad Muzakki dari jabatan rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, mahasiswa bakal nekat surati Komisi VIII DPR RI.

Koko Prakoso, Koordinator Aksi di Uinsa hari ini menerangkan. pihaknya bakal menyurati Komisi VIII DPR RI untuk menjadi jembatan antara mahasiswa dan rektor, dalam sebuah rapat dengar pendapat atau hearing.

Hal itu karena Koko menilai Kementerian Agama (Kemenag) sebagai lembaga yang memilih langsung pimpinan UINSA, sudah tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

“Kami akan meminta kepada DPR RI, Komisi 8 untuk menjembatani kami mengadakan hearing. Karena Kemenag sudah tidak kompeten, tidak menjalankan tugasnya secara maksimal atau totalitas untuk keputusan yang ini, ya,” kata Koko, pada awak media, Kamis (17/9/2026).

Ketidaklayakan Muzakki sebagai rektor, menurut Koko, karena banyaknya kecacatan yang dilakukan pada periode sebelumnya. Termasuk mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai mencekik mahasiswa.

Selain itu, ada beberapa hal dari hasil kinerja Muzakki yang membuat dia tidak layak diangkat menjadi rektor kembali. Di antaranya, banyaknya rekrutmen mahasiswa baru, perpustakaan mangkrak, dan adanya indikasi korupsi.

“Sebelumnya Muzakki sudah didemo oleh aliansi mahasiswa UINSA, ya karena perpustakaannya mangkrak tapi tidak pernah digubris. Lah sekarang mau menjadi Rektor kembali,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Koko juga akan menuntut adanya transparansi dalam sistem pemilihan rektor. Selama ini, mahasiswa tidak mengetahui siapa saja calon yang akan mengisi jabatan rektor menggantikan Muzakki dari periode sebelumnya.

“Ternyata tidak hanya mahasiswa, para dosen juga tidak mengetahui terkait pemilihan rektor ini. Tiba-tiba mereka tahu kalau Muzakki kembali terpilih menjadi rektor dari pemberitaan,” jelasnya.

Adapun Koko juga mengkritisi kehadiran TNI/Polri dalam mengamankan aksi demo hari ini.

“Ini kan ranah kampus, ranah kami, ranah mahasiswa. Yang mengamankan harusnya cukuplah dari divisi keamanan kampus sendiri. Karena untuk apa mendatangkan polisi atau tentara? Masih ada urgensi-urgensi lain yang harus mereka urus daripada kami,” tutupnya.(kir/bil/ham)