Menteri PPPA Minta Maaf Akui Permintaan Pemindahan Gerbong Perempuan di KRL Kurang Tepat

Arifah Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengakui, pernyataan yang dikeluarkannya soal permintaan pemindahan gerbong khusus perempuan di Commuter Line Jabodetabek kurang tepat. Mengingat pihak PT Kereta Api Indonesia dan stakeholder terkait tengah fokus pada penanganan korban dan pemulihan moda tranportasi tersebut.

“Terkait pernyataan saya, pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur, saya menyadari bahwa bahwa pernyataan tersebut kurang tepat. Untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” kata Arifah di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Arifah mengatakan dirinya tidak bermaksud menyakiti hati para korban, atau mengabaikan pentingnya keselamatan penumpang kereta lainnya.

“Tidak ada maksud dari saya untuk mengabaikan keselamatan penumpang lainnya. Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini yang menjadi fokus utama adalah keselamatan, penanganan korban, serta empati kepada seluruh keluarga yang terdampak,” ujarnya.

Menteri PPPA sepakat, kalau aspek keselamatan harus diprioritaskan untuk semua gender, baik laki-laki maupun perempuan. Katanya penanganan terhadap korban haruslah cepat dan tepat.

“Kita semua sepakat bahwa keselamatan seluruh masyarakat adalah prioritas nomor 1 baik perempuan maupun laki-laki. Saat ini prioritas utama pemerintah adalah memastikan penanganan terbaik bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka,” katanya.

Kementerian PPPA juga berkomitmen mendukung pemulihan korban dan memberikan pendampingan psikologis, dukungan dan perlindungan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban yang mengalami trauma.

“Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian pada penanganan korban, doa, serta upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi publik agar tragedi serupa tidak kembali terjadi. Keselamatan seluruh penumpang harus menjadi prioritas tertinggi dalam setiap kebijakan transportasi ke depan,” pungkasnya.(lea/ipg)