MPR RI dan Unair Jalin Kolaborasi untuk Perkuat RUU Pengendalian Perubahan Iklim

MPR RI bersama Universitas Airlangga menjalin kerja sama untuk memperkuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim, yang saat ini sedang memasuki tahapan penyerapan aspirasi pakar untuk pendalaman, penguatan, serta pengayaan dari materi RUU tersebut.

Eddy Soeparno Wakil Ketua MPR RI menerangkan, pada diskusi tematik yang digelar pada Jumat (11/9/2026), pihaknya menyerap seluruh aspirasi yang disampaikan oleh akademisi dan pakar, dalam hal ini dari Unair.

“Seluruh masukan yang kami terima tadi akan kami teruskan ke Badan Keahlian Dewan di DPR RO, untuk kemudian dijadikan kajian untuk memperkuat RUU yang akan datang,” katanya usai sesi diskusi di ASEEC Tower Kampus B Unair.

Selain menyerap aspirasi pakar dan akademisi, untuk memperkuat RUU Pengendalian Perubahan Iklim, MPR juga perlu melibatkan sejumlah pihak lainnya.

Upaya ini dilakukan MPR hampir di seluruh wilayah di Indonesia, terutama daerah yang paling terdampak atas permasalahan krisis iklim.

“Saya rasa untuk menuju ke sana, perlu kita menyerap sebanyak mungkin masukan dari berbagai kalangan, baik dari perguruan tinggi, pelaku usaha, pemerintah daerah, juga dari asosiasi, terutama di daerah yang terdampak permasalahan iklim,” ungkapnya.

Sementara itu, Prof Ardianto Wakil Rektor Unair menambahkan, sebagai akademisi pihaknya sangat antusias dengan diskusi yang digelar hari ini.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban kampus sebagai pencetak akademisi yang memberi manfaat, untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

“Alhamdulillah tim kami dari Centre for Strategic and Global Studies (CSGS) Unair juga dari beberapa pakar lain, berkesempatan berbagai pandangan. ​Kami sangat berbahagia karena menunjukkan Unair itu berdampak. Dan akan selalu kita dorong agar tidak hanya di momen ini, tapi juga di momen-momen lainnya, ketika ada permasalahan, Unair selalu hadir untuk bisa memberikan masukan,” jelasnya.

Ardianto juga berharap pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun hubungan akademisi dengan pemerintah selaku pengambil kebijakan.

“Jadi harapan kami ketika nanti terbentuk sebuah lembaga yang membutuhkan kepakaran, universitas harus hadir di sini. Unair harus memberikan kontribusinya, mengirimkan pakar-pakar yang relevan, dan turut membantu pemerintah dan untuk kebaikan bangsa dan negara ini,” tutupnya.(kir/ris/faz)