Ia memandang, pengembangan agen kopdes sebaiknya memprioritaskan kawasan tertinggal yang belum terjangkau layanan perbankan secara optimal.
Penentuan lokasi menurutnya juga perlu mempertimbangkan faktor jarak tempuh, keandalan jaringan internet, serta kebutuhan nyata pengguna di wilayah setempat.
Sebelum terlaksana secara luas, ia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu menjalankan proyek percontohan (pilot project) beserta evaluasi terukur.
Menurutnya, aspek yang harus mendapat uji coba yakni besaran biaya transaksi, kecepatan akses, tingkat kegagalan teknis, ketahanan kas, hingga tingkat kepuasan ASN. Dalam hal ini, perluasan program baru bisa berlanjut jika terbukti memberikan manfaat nilai tambah yang nyata.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kemandirian usaha koperasi agar tidak hanya bergantung pada transaksi pembayaran gaji ASN. Menurutnya, layanan agen perbankan sebaiknya menjadi pelengkap bagi unit usaha produktif yang sudah berjalan.
“Pemberdayaan ekonomi desa harus berjalan seiring dengan modernisasi sistem pembayaran pemerintah. Penguatan koperasi perlu didorong tanpa mengorbankan kepastian pembayaran, keamanan dana, maupun hak ekonomi ASN,” tandasnya. (ris/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100

