Pemerintah Fokus Hapus Kemiskinan Ekstrem di 88 Kabupaten/Kota

Abdul Muhaimin Iskandar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai fokus percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Langkah ini dilakukan dengan memfokuskan berbagai program pemerintah ke daerah-daerah prioritas tersebut.

“Melalui berbagai program pemerintah yang masih bisa disalurkan, di-refocusing di 88 kabupaten/kota tersebut,” kata Menko Muhaimin Iskandar dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin (11/5/2026), yang dilaporkan Antara.

Muhaimin menegaskan, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026. Target itu sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Menurut dia, strategi yang dijalankan tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial tunai. Pemerintah juga akan memperkuat ekosistem pemberdayaan agar masyarakat miskin ekstrem, terutama yang berada di usia produktif, dapat memperoleh pelatihan kerja singkat lalu disalurkan ke dunia kerja atau didorong untuk berwirausaha.

“Bantuan sosial adalah bantalan sementara, di mana kata kunci yang sedang terus kita lakukan adalah pemberdayaan. Di antara program-program pemberdayaan yang sedang terus kita dorong adalah agar masyarakat miskin ekstrem bisa dilatih dalam waktu singkat dan kemudian bisa disalurkan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa dihentikan berbagai bantuan perlindungan sosial,” kata Muhaimin Iskandar.

Ia menjelaskan, keberhasilan strategi tersebut sangat bergantung pada akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah, kata dia, membutuhkan data yang tepat agar penyaluran bantuan dan program pemberdayaan benar-benar menyasar kelompok yang berhak.

Muhaimin juga mengakui, di lapangan sempat muncul gejolak ketika penerima bantuan yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat dihapus dari daftar. Karena itu, ia menilai kesiapan infrastruktur digital di setiap daerah menjadi hal penting untuk mengurangi ketimpangan informasi dan memastikan program berjalan tepat sasaran.

“Kita berharap Inpres 8 Tahun 2025 itu betul-betul menjadi pijakan bagi seluruh Program Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional,” kata Menko Muhaimin Iskandar.(ant/iss/ipg)