Pemerintah Turunkan Harga Pupuk 20 Persen untuk Petani di Tengah Lonjakan Harga Pupuk Global

Prabowo Subianto Presiden mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebanyak 20 persen untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Kebijakan itu diambil Pemerintah di tengah lonjakan harga pupuk global akibat gangguan pasokan dunia.

Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengatakan, kebijakan tersebut mencerminkan kemampuan Presiden membaca situasi global, khususnya terkait potensi krisis pupuk yang mulai menekan banyak negara.

“Presiden Prabowo sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya melalui kebijakan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Amran bilang, konflik di Timur Tengah mulai Februari 2026, menyebabkan penutupan Selat Hormuz, jalur laut yang dilalui sekitar sepertiga kapal perdagangan pupuk dunia.

Di saat yang sama, China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Imbasnya, harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam hitungan pekan.

Negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor pupuk otomatis menghadapi ancaman krisis produksi pangan.

“Penurunan harga 20 persen mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, termasuk Urea, NPK, dan ZA,” paparnya.

Lebih lanjut, Amran menyebut Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah struktural yang menyasar aspek biaya, distribusi, dan ketersediaan pupuk.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah tekanan harga global.

Di sisi distribusi, Pemerintah memangkas 145 regulasi pupuk melalui Instruksi Presiden. Dengan begitu, alur penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke petani.

“Akses pupuk juga dipermudah melalui integrasi berbasis KTP serta perluasan jaringan kios hingga tingkat desa,” kata Mentan.

Targetnya, seluruh kecamatan sentra pangan bisa terjangkau sebelum musim tanam padi gadu 2026. Sehingga, pupuk tersedia tepat waktu dan mudah diakses.

Dari sisi ketahanan stok pupuk, Pemerintah sudah melakukan pengurangan ketergantungan pada satu jalur impor (diversifikasi) pasokan dari tahun 2025.

Sehingga, dampak penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor dari China bisa diminimalisir.

Penerapan kebijakan itu diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu Rupiah per hektare per musim tanam.

Kemudian, akses pupuk diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata, serta memperkuat posisi tawar petani terhadap fluktuasi harga gabah.

Mentan melanjutkan, di sektor hilir, Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah senilai Rp6.500 per kilogram.

“Kebijakan itu menjadi jaminan petani tidak merugi setelah produksi, bahkan tetap mendapat keuntungan,” tegasnya.

Berbagai kebijakan yang ada menandakan Pemerintah hadir di dua sisi rantai produksi sekaligus. Yaitu, menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, serta menjaga pendapatan di hilir melalui jaminan harga gabah.(rid/ham)