Pemkab Gresik dan Polisi Perketat Pengawasan Truk Industri yang Masuk Kota

Larangan jam operasional truk besar di kawasan kota Gresik sudah berjalan hampir setahun. Hasilnya signifikan, tapi belum tuntas. Masih ada saja truk yang nekat menerobos dengan mencari celah di jalur-jalur yang luput dari pengawasan.

Khusaini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, mengungkapkan dulu ada 257 truk besar yang lewat jalur kota setiap hari. Setelah kebijakan ini diberlakukan, angkanya turun jauh.

“Setelah kami kendalikan hampir setahun, ternyata cukup efektif. Saya lihat hanya satu dua kendaraan yang lewat kota, yang memang luput dari pantauan kami,” ujar Khusaini saat talkshow di Radio Suara Surabaya, Selasa (30/6/2026).

Tapi ya itu tadi, satu dua truk yang lolos ini sering jadi sorotan warga. “Kami jaga di pintu A, ternyata mereka lewat pintu B. Itu masih ada dan banyak disoroti masyarakat,” katanya.

Khusaini sendiri tidak menampik kalau praktik ini sudah seperti permainan kejar-kejaran di jalan. “Kalau kami amati secara data sampai hari ini, hanya satu dua truk yang lewat ke sana. Istilahnya kucing-kucingan,” ucapnya.

Yang bikin miris, petugas Dishub kadang kalah wibawa dibanding polisi saat berjaga. “Pernah kami bercanda dengan Pak Andreas, 30 sampai 40 petugas Dishub itu kalah dengan kendaraan polisi. Sepeda motor polisi ditaruh di perempatan saja tidak ada yang berani lewat. Tapi begitu dijaga teman-teman Dishub, ada yang menerobos,” ungkapnya.

Bahkan ada truk yang sudah diarahkan putar balik, tapi tetap nekat jalan terus. “Ada dokumennya, teman-teman sudah mengarahkan putar balik, tetapi tetap menerobos. Kami juga harus mengutamakan keselamatan petugas di jalan,” tegas Khusaini.

Ipda Andreas Dwi Anggoro Kanit Kamsel Satlantas Polres Gresik, membenarkan masih ada truk yang lolos lewat jalur lain saat anggota Dishub berjaga di titik utama. “Kadang kendaraan truk besar melintas dari Jalan Kapten Darmo Sugondo, sehingga terlepas dari pantauan teman-teman Dishub yang berjaga untuk mencegah masuk kota,” jelasnya.

Untuk menutup celah itu, polisi menambah patroli di jalur-jalur alternatif. “Mereka melintas di jalur sebelah timur simpang empat. Karena itu, kami juga menggelar anggota yang berpatroli dari Unit Turjawali untuk menyisir Jalan RA Kartini,” ucap Andreas.

Soal pendekatan di lapangan, Andreas bilang timnya tetap mengutamakan cara-cara persuasif dulu sebelum masuk ke penindakan. “Selain penindakan secara humanis, kami lebih mengedepankan kegiatan preventif. Yang paling terakhir adalah represif atau penegakan hukum,” katanya.

Polisi juga mengerahkan seluruh jajaran Polsek untuk turun langsung pas jam-jam rawan. “Ini perintah Bapak Kapolres, semuanya hadir di lapangan pada jam larangan operasional, pagi pukul 05.00 sampai 08.00 dan sore pukul 15.00 sampai 18.00,” ujarnya.

Warga yang menemukan truk melanggar pun bisa langsung lapor. “Kalau menjumpai kendaraan truk masuk kota atau melakukan pelanggaran, bisa langsung melapor ke layanan kami di hotline 110,” kata Andreas.

Sementara, dari kalangan industri, Agung Guritno, Direktur SDM dan Logistik PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS), menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini. “Pada prinsipnya, kami sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Kadishub berkaitan dengan jadwal operasional,” ujarnya.

Menurut Agung, jalan yang ada sekarang memang harus dipakai bersama-sama, jadi kesadaran semua pihak jadi kunci. “Tidak bisa dihentikan salah satunya. Ini akan menjadi simbiosis. Semuanya harus berjalan, dan para pengguna jalan juga harus sadar bagaimana menggunakan jalan ini dengan baik dan benar,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi rutin ke para sopir dan tenant soal jam dan rute yang boleh dilewati. “Pemilik kendaraan harus memahami kapan, jam berapa, dan rute mana yang harus dilakukan. Ini harus saling bersinergi. Komunikasi paling penting supaya mereka memahami satu sama lain,” tegasnya.

Soal penindakan, Agung menyerahkan sepenuhnya ke aparat. “Untuk penegakan hukum dan sanksi, kami serahkan kepada instansi yang berwenang. Kami hanya bisa mengoordinasikan, menyosialisasikan, atau meneruskan kebijakan pemerintah kepada tenant,” ujarnya.

Khusaini menutup dengan menyampaikan kalau kebijakan sebaik apa pun tidak akan jalan maksimal tanpa dukungan semua pihak. “Bagaimanapun kebijakan yang kami laksanakan di lapangan, kalau tidak ada dukungan dari semua pihak tentu akan sulit dilaksanakan,” pungkasnya.(iss)