Pemkot Surabaya Tegur Kepala SDN Manukan Wetan IV soal Dugaan Iuran Perpisahan Rp300 Ribu

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegur Kepala SDN Manukan Wetan IV soal dugaan penarikan iuran perpisahan ke wali murid sebesar Rp300 ribu.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, iuran itu dipakai untuk tasyakuran dan pembelian batik bagi guru.

“Saya sudah menginstruksikan Kepala Dispendik Surabaya, Bu Febri, untuk mendatangi SDN Manukan Wetan IV. Ada laporan bahwa orang tua atau wali murid diminta iuran untuk membeli batik bagi guru-guru saat acara perpisahan,” katanya, Jumat (30/10/2026).

Ia minta semua kepala sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya tidak menggelar acara perpisahan secara berlebihan, terutama jika berpotensi membebani orang tua murid.

“Jika ingin mengadakan kegiatan, cukup dengan tasyakuran sederhana, seperti makan tumpeng bersama di sekolah, tanpa memberatkan orang tua murid,” ujar dia.

“Hal yang paling penting ketika anak-anak lulus adalah ilmu yang mereka peroleh bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, bukan perayaannya,” katanya.

Ia juga minta para orang tua murid saling menghormati perbedaan pendapat dalam kegiatan sekolah.

“Saya juga memohon kepada para orang tua. Jika ada sesama orang tua yang tidak sependapat dengan ide atau usulan anda, jangan sampai melakukan perundungan atau saling menyindir di grup WhatsApp, apalagi sampai menjadikan siswa sebagai korban,” tegasnya.

Sementara itu, Febrina Kusumawati Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan telah menegur Kepala SDN Manukan Wetan IV.

Ia menegaskan, sekolah harus mengutamakan pelayanan kepada peserta didik dan tidak membebani orang tua dengan pungutan yang tidak jelas.

“Sudah saya luruskan, sudah saya sampaikan dan saya tegur kepala sekolahnya. Sudah tidak pakai seperti itu, bagaimana caranya kita benar-benar bisa menjadi pelayan sekolahannya arek-arek Suroboyo,” ujar Febri.

Febri memastikan, setiap laporan, saran, dan kritik masyarakat akan diterima dan ditindaklanjuti. Ia juga meminta kepala sekolah lebih aktif memantau komunikasi antara wali kelas dan orang tua murid, termasuk melalui grup WhatsApp.

“Kalau ada orang tua murid mengadukan, menyarankan, mengkritik, jangan ditolak. Orang-orang itu mungkin karena ditolak akhirnya lari (laporan) ke atas, termasuk ke hotline-nya Pak Wali Kota,” tegas dia.

Selain itu, ia meminta seluruh kepala SD dan SMP negeri memastikan tidak ada pungutan yang tidak transparan, termasuk iuran untuk kebutuhan kegiatan sekolah maupun pembelian perlengkapan guru.

“Saya mau pastikan benar bahwa tidak ada yang namanya urunan-urunan atau pungutan yang sifatnya tidak clear,” jelas dia.

Selain itu, ia turut meminta seluruh kepala sekolah mengevaluasi kondisi fasilitas dan lingkungan satuan pendidikan. Jika ditemukan kerusakan yang dapat ditangani melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), perbaikan diminta segera dilakukan sesuai ketentuan.

“Saya minta tolong semua kepala sekolah negeri, SD dan swasta, ayo cek kembali semuanya. Semua fasad harus baik,” ujar Febri.

Febri berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi seluruh SD-SMP di Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. L

“Sekali lagi (saya) minta maaf, mari semuanya berubah. Bapak-Ibu kepala sekolah, lakukan yang terbaik untuk menjadi pelayan, menjadi pendidik anak-anak di Kota Surabaya agar semakin luar biasa,” tandasnya.(lta/wld/ipg)