Sekolah Rakyat Jenjang SD di Jatim Sepi Peminat, Orang Tua yang Belum Siap Diduga Jadi Penyebab

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menghadapi tantangan dalam upaya memenuhi kuota peserta didik Sekolah Rakyat pada jenjang Sekolah Dasar (SD).

Meski daya tampung Sekolah Rakyat tahun ajaran baru 2026 meningkat hampir dua kali lipat, proses penjaringan siswa SD terkendala oleh faktor orang tua.

Muhammad Amiruddien Staf Pengolah Data dan Informasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menjelaskan, kendala itu dipengaruhi oleh sebagian orang tua yang belum siap menitipkan anaknya tinggal di asrama.

“Kesulitannya SD. Anak-anak SD itu masih terlalu kecil. Padahal Kemensos sudah punya standar, kelas 1 itu sekitar usia 7 tahun supaya tidak terlalu kecil,” ujar Amiruddien dikonfirmasi, Rabu (8/7/2026).

Menurut Amiruddien, meski keluarga tersebut masuk kategori masyarakat dalam desil 1 dan 2 yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat, faktor kesiapan orang tua menjadi pertimbangan utama.

Selain itu, skema penjangkauan atau jemput bola yang dilakukan Dinas Sosial dan Kemensos untuk memenuhi kuota Sekolah Rakyat juga menjadi faktor.

Amiruddien menjelaskan, orang tua siswa akan cenderung setuju menyekolahkan anaknya jika menggunakan sistem pendaftaran karena berawal dari niat sendiri. Berbeda dengan skema penjangkauan langsung petugas, orang tua belum tentu ingin anaknya didaftarkan ke Sekolah Rakyat.

“Kalau pendaftaran kan niatnya dari awal. Kalau karena dia didatangi, itu tidak sebetulnya dari hati. Maka ada beberapa yang belum siap menitipkan anaknya ke asrama,” ujarnya.

Meski demikian, Amiruddien menyebut minat masyarakat menyekolahkan anaknya ke Sekolah Rakyat tingkat menengah relatif tinggi. Bahkan, sejumlah daerah telah memenuhi target kuota.

“Kalau SMP, SMA kebanyakan memenuhi. Bahkan ada yang jumlahnya sudah melampaui target,” katanya.

Di sisi lain, kuota Sekolah Rakyat di Jawa Timur pada tahun ini meningkat dua kali lipat mencapai sekitar 5.370 siswa yang tersebar di 29 unit sekolah, baik permanen maupun rintisan.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya menampung sekitar 2.350 siswa.

“Lebih banyak sekarang, kemarin 2.350, sekarang sekitar 5.310 sampai 5.370. Naiknya hampir dua kali lipat,” ujarnya.

Setiap Sekolah Rakyat permanen memiliki daya tampung ideal sebanyak 270 siswa. Namun, komposisi peserta didik setiap jenjang dapat berubah menyesuaikan hasil penjaringan di lapangan.

“Bisa satu SD, empat SMP, empat SMA atau satu SD, tiga SMP, lima SMA. Pokoknya tetap 270 siswa per sekolah,” tuturnya.

Dengan adanya kendala pada pemenuhan kuota jenjang SD, komposisi rombongan belajar (rombel) di sejumlah Sekolah Rakyat kemungkinan dilakukan penyesuaian.

Kuota yang semula dialokasikan untuk SD dapat dialihkan ke jenjang SMP atau SMA agar kapasitas 270 siswa per sekolah tetap terpenuhi.

Pemerintah berharap pendekatan sosialisasi dan pengenalan langsung terhadap fasilitas Sekolah Rakyat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama bagi orang tua calon siswa SD yang masih ragu dengan sistem pendidikan berbasis asrama tersebut.

Untuk diketahui, Kementerian Sosial menargetkan seluruh Sekolah Rakyat sudah mulai melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) paling lambat 31 Juli 2026.

“Kalau gedungnya sudah siap, tidak perlu pulang. Tapi kalau belum siap bisa pulang dulu atau diundur sampai 31 Juli. Itu timeline terakhir seluruh Indonesia,” tandasnya.(wld/rid)