Selama Hampir Setahun DPR Terima 9.205 Aduan Warga

Puan Maharani Ketua DPR RI mengungkapkan bahwa DPR RI menerima sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026.

Menurut Puan, tingginya aspirasi yang masuk menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Khusus dalam rangka memperingati HUT ke-81 DPR RI sekaligus menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Dalam pidatonya, Puan menyebut DPR terus berupaya memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam proses kerja parlemen.

Partisipasi tersebut dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun digital.

“Partisipasi publik makin diperluas melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, serta penyampaian masukan oleh publik secara digital,” ujar Puan.

Puan menjelaskan, dari total 9.205 pengaduan yang diterima DPR, sebanyak 7.055 disampaikan melalui surat, 2.011 melalui website DPR RI, dan 139 pengaduan disampaikan melalui alat kelengkapan dewan (AKD).

Seluruh aspirasi yang masuk, kata Puan, telah diteruskan kepada AKD untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah.

“DPR RI juga telah menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI,” katanya.

Menurut Puan, fungsi pengawasan DPR tidak hanya diarahkan untuk menjalankan mekanisme kelembagaan, tetapi juga memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat dapat memperoleh penyelesaian.

“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera,” tutur Puan.

Dalam fungsi legislasi, DPR RI mencatat telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang sepanjang Tahun Sidang 2025-2026.

Puan mengatakan, DPR juga terus mendorong proses legislasi agar semakin terencana, transparan, partisipatif, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.

Evaluasi Prolegnas menghasilkan Perubahan Ketiga Prolegnas Prioritas 2026 sebanyak 69 RUU serta Perubahan Keempat Prolegnas 2025-2029 sebanyak 199 RUU.

Untuk tahun sidang berikutnya, DPR akan melanjutkan pembahasan 14 RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I, 19 RUU yang telah ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, empat RUU dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi, 27 RUU dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan dewan, serta delapan ratifikasi konvensi internasional.

Puan juga menyampaikan bahwa DPR terus memperkuat penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses penyusunan dan pembahasan RUU.

Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, terdapat 418 perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki kepastian hukum, memiliki basis legitimasi yang kuat, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujar Puan.

Di bidang pengawasan, DPR membentuk 42 Panitia Kerja Pengawasan yang terdiri dari 27 Panja yang masih berjalan dan 15 Panja yang telah menyelesaikan tugasnya. Selain itu, terdapat empat tim pengawas dan satuan tugas yang dibentuk Pimpinan DPR.

Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR menggelar 1.377 rapat. Rinciannya, 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan.

Sementara dalam fungsi anggaran, Puan menegaskan DPR memiliki tanggung jawab memastikan APBN benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Karena APBN adalah wujud kehadiran negara untuk memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur dan menciptakan jalan bagi rakyat untuk sejahtera,” kata Puan.

Selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR juga menjalankan diplomasi parlemen melalui berbagai forum internasional.

Selama satu tahun, DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) mengikuti sembilan forum antarparlemen global, delapan forum antarparlemen regional, serta 63 pertemuan diplomasi bilateral.

Sejumlah isu yang dibawa dalam forum tersebut antara lain perdamaian, kelaparan dan malanutrisi, pemberantasan narkotika, kemerdekaan Palestina, kesetaraan gender, tata kelola kecerdasan buatan, serta perubahan iklim.

Puan menegaskan bahwa ukuran kinerja DPR tidak semata-mata dilihat dari jumlah produk legislasi maupun banyaknya rapat yang digelar. Menurutnya, ukuran paling penting adalah dampak kerja parlemen terhadap kehidupan masyarakat.

“Kinerja DPR RI pada Tahun Sidang 2025–2026 tidak cukup dinilai dari banyaknya undang-undang yang dibentuk, jumlah rapat yang dilaksanakan, ataupun besarnya anggaran negara yang dibahas dan disetujui,” jelasnya.

“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh seluruh kerja tersebut menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat—memperbaiki kualitas kehidupan rakyat dan kemajuan pembangunan di berbagai bidang,” sambung Puan.

Puan pun mengakui DPR masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kelembagaan. Karena itu, ia memastikan DPR tetap membuka ruang bagi kritik dan masukan dari masyarakat.

“Kritik tidak semestinya dipandang sebagai jarak antara rakyat dan DPR, melainkan sebagai bagian dari hubungan demokratis yang menjaga DPR RI tetap dekat dengan aspirasi dan kenyataan hidup rakyat,” tegas Puan.

Dalam rapat tersebut, Puan secara simbolis menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 kepada Ahmad Muzani Ketua MPR RI dan Sultan Najamudin Ketua DPD RI.

Laporan tersebut juga diserahkan kepada seluruh fraksi di DPR RI sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja parlemen kepada rakyat. (faz/ipg)