Survei Terbaru Poltracking: Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran Capai 72,2 Persen

Survei nasional terbaru Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 72,2 persen, sementara tingkat kepercayaan publik berada di angka 74,2 persen.

Temuan itu terungkap dalam rilis hasil Survei Nasional Tatap Muka Poltracking Indonesia bertajuk Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis yang dilakukan pada 11-17 Mei 2026.

Masduri Amrawi Peneliti Utama Poltracking Indonesia menjelaskan tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran itu masih tergolong tinggi.

“Tingkat kepuasan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih cukup tinggi karena secara kuantitatif masih di atas 70 persen,” kata Masduri dalam rilis Survei Poltracking Indonesia, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan survei tersebut, tiga alasan utama masyarakat merasa puas terhadap pemerintahan saat ini adalah bantuan pemerintah yang dinilai tepat sasaran sebesar 14 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 13,8 persen, serta kepemimpinan yang dinilai tegas dan berwibawa sebesar 10,6 persen.

Jika dilihat berdasarkan bidang pemerintahan, tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada sektor kesehatan sebesar 75,4 persen. Disusul bidang pertahanan dan keamanan 74,5 persen, pendidikan 72,5 persen, sosial budaya 70,3 persen, serta politik dan stabilitas nasional 69,1 persen.

Sementara itu, bidang hukum dan pemberantasan korupsi memperoleh tingkat kepuasan 64,5 persen. Adapun bidang ekonomi menjadi sektor dengan tingkat kepuasan terendah, yakni 59,2 persen. Survei juga menunjukkan persebaran kepuasan publik yang relatif merata di berbagai wilayah Indonesia.

Persebaran publik yang merasa puas terhadap Pemerintahan Prabowo – Gibran berdasarkan kelompok wilayah, publik di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah – DIY, DKI Jakarta – Banten, Sulawesi, Kalimantan, Bali – Nusa, dan Maluku – Papua cenderung puas terhadap Pemerintahan Prabowo – Gibran,” kata Masduri.

Hal serupa juga terlihat pada seluruh kelompok usia, mulai dari Generasi Z, Milenial, Generasi X, Baby Boomers hingga Silent Generation yang mayoritas menyatakan puas terhadap pemerintahan saat ini.

Dalam aspek kelembagaan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi institusi dengan tingkat kepuasan tertinggi mencapai 78,9 persen. Posisi berikutnya ditempati Presiden dan Wakil Presiden atau Lembaga Kepresidenan sebesar 70,7 persen, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 70,1 persen.

“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja lembaga negara dan institusi demokrasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) 78,9 persen, Presiden & Wakil Presiden (Lembaga Kepresidenan) 70,7 persen, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 70,1 persen. Sementara tingkat kepuasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 57,3 persen, paling rendah di antara lembaga negara dan institusi demokrasi lainnya,” bebernya.

Rendahnya tingkat kepuasan terhadap DPR juga tercermin dari penilaian masyarakat terhadap fungsi-fungsi lembaga tersebut. Tingkat kepuasan terhadap fungsi pengawasan jalannya pemerintahan mencapai 60,3 persen, penyusunan undang-undang 57,2 persen, penyerapan aspirasi publik 56,1 persen, serta perumusan rencana anggaran negara 54,6 persen.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang paling banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebanyak 27,6 persen responden menyebut MBG sebagai program yang paling dirasakan manfaatnya.

Program tersebut unggul dibandingkan Kartu Indonesia Sehat sebesar 11,1 persen, Kartu Indonesia Pintar 10,1 persen, layanan kesehatan gratis 8,5 persen, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 8,3 persen.

Selain paling dirasakan manfaatnya, MBG juga dinilai sebagai program yang paling tepat sasaran dengan angka 24,5 persen. Diikuti Kartu Indonesia Sehat 12 persen, Kartu Indonesia Pintar 10,7 persen, layanan kesehatan gratis 10,6 persen, dan BSU sebesar 7,4 persen.

Survei Poltracking juga menunjukkan bahwa MBG menjadi program pemerintah paling populer. Sebanyak 92,1 persen masyarakat mengaku mengetahui program tersebut.

“Di antara yang menjawab tahu dengan program MBG, sebanyak 55,6 persen mengatakan puas dengan program tersebut, sementara 41,2 persen mengatakan tidak puas,” rincinya.

Meski demikian, persoalan ekonomi masih menjadi perhatian utama masyarakat. Sebanyak 37,5 persen responden menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal sebagai masalah paling utama yang dihadapi saat ini. Masalah lainnya adalah sulitnya mencari lapangan pekerjaan sebesar 9,2 persen dan mahalnya biaya kesehatan sebesar 7,8 persen.

Survei juga mencatat mayoritas masyarakat mendukung pembatasan akses media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. “Isu lainnya, sebanyak 77.4 persen publik mengatakan setuju terhadap pembatasan akses penggunaan media sosial bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun,” ungkapnya.

Sementara terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, sebanyak 53,8 persen responden mengaku merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Dampak yang paling dirasakan publik akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yakni kenaikan harga kebutuhan pokok 53,8 persen, kenaikan tarif transportasi 16,4 persen, dan penghasilan bulanan jadi tidak mencukupi 10,1 persen,” ungkapnya.

Survei Poltracking Indonesia dilakukan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi. Survei memiliki margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Temuan ini merupakan potret terbaru dari survei yang dilakukan pada pertengahan Mei 2026. Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan konstelasi yang akan terus bergulir,” pungkas Masduri. (bil/ham)