Selain data jemaah, pemerintah juga didorong segera mengumumkan jadwal dan tahapan pelunasan Bipih secara jelas, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Menurut Mustolih, informasi pelunasan yang disampaikan sejak awal akan membantu jemaah mengatur kemampuan finansial, mengurangi kesimpangsiuran informasi, serta meminimalkan risiko kendala administratif menjelang batas akhir pembayaran.
Ia juga menilai kepastian informasi tersebut perlu diikuti dengan publikasi jadwal pemeriksaan kesehatan dan pelaksanaan bimbingan manasik haji.
Koordinasi antarpihak terkait diperlukan agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana.
“Jangan sampai kepastian jadwal hanya berhenti pada keputusan administratif. Jadwal yang sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan informasi yang jelas mengenai data jemaah, pelunasan biaya haji, pemeriksaan kesehatan, dan bimbingan manasik,” ujarnya.
Mustolih berharap, penetapan rencana perjalanan haji sejak dini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan jemaah. (faz)
NOW ON AIR SSFM 100

