Meski demikian, Tito menegaskan keputusan untuk tidak melakukan penyimpangan tetap bergantung pada integritas masing-masing individu.
“Semua kembali kepada individu orang masing-masing. Kami nggak bisa mengawasi mereka 24 jam, tujuh hari seminggu, 365 hari. Kalau memang dasarnya nanti dia maunya menyimpang ya kita juga nggak bisa atasi,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar kegiatan bersama KPK di 10 titik wilayah di Indonesia mulai pekan depan. Kegiatan tersebut akan membahas secara teknis berbagai persoalan yang telah diinventarisasi sebagai potensi penyimpangan di daerah.
“Mulai minggu depan kami akan keliling ke 10 titik bersama Ketua KPK, deputinya bergantian, Wamendagri bergantian. Dua hari spesifik tiap daerah. Ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh kepala daerah,” kata Tito.
Ia berharap maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dapat menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah agar tidak terlibat praktik korupsi.
NOW ON AIR SSFM 100

