Video Lama Demonstrasi Viral Lagi, Pakar Sebut Bisa Menggiring Opini Publik

Belakang ini marak fenomena beredarnya kembali video-video lama aksi demonstrasi di berbagai platform media sosial dengan deskripsi menggiring opini disruptif.

Berdasarkan hasil penelusuran suarasurabaya.net, di media sosial TikTok, sebuah akun dengan nama pengguna MILD mengunggah video aksi demonstrasi mahasiswa pada satu hari lalu atau Senin (3/8/2026) kemarin.

Dalam video tersebut terlihat ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di area terbuka kawasan jalan sekitar Thamrin Nine Ballroom, Jakarta.

Seorang mahasiswi berhijab mengenakan jas almamater kuning yang diketahui adalah Fathimah Azzahra Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia sedang menyampaikan orasi di hadapan kerumunan massa.

Lalu akun tersebut menuliskan caption sebagai berikut. “di medsos hampir 90% posting demo, aneh nya media televisi kenapa tidak satu pun vang menayangkan aksi demo ini..?? bahkan di titik mereka demo lampu PLN mati dan jaringan internet terputus… ada apa ini ???,” tulis akun TikTok MILD yang dilihat pada pukul 16.15 WIB, Selasa (4/8/2026).

Unggahan tersebut lantas memicu beragam reaksi dari publik. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut dengan sumber akun Facebook LBH Jakarta, aksi demo itu terjadi saat ribuan mahasiswa akan menuju bundaran HI namun diadang oleh petugas sehingga mereka menggelar orasi di depan barikade polisi atau di jalan sekitar Thamrin Nine Ballroom, Jakarta pada 12 Juni 2026 lalu.

Merespons hal ini, Irwan Arianto Pakar Komunikasi Big Data UPN Veteran Jawa Timur menilai bahwa fenomena tersebut merupakan bentuk digital activism yang berpotensi menggiring opini publik dan memancing situasi menjadi tidak kondusif.

“Memutar video-video lama aksi merupakan bagian dari pancingan untuk membuat sesuatu hal menjadi tidak kondusif sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya,” kata Irwan kepada suarasurabaya.net.

Berdasarkan hasil kajian dan pemantauan laboratorium komunikasi big data UPN Veteran Jatim, pola tersebut dimunculkan supaya masyarakat terprovokasi oleh situasi palsu.

Fenomena ini juga bagian dari agenda setting oleh suatu kelompok dalam upaya membangun persepsi publik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Ya (ada kelompok yang mengendalikan), saya yakin pemerintah untuk hal-hal seperti ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk ditelusuri,” katanya.

Agar tidak terjebak dalam pusaran informasi palsu, Irwan mengajak masyarakat agar melalukan verifikasi secara mandiri ke sumber resmi terhadap objek di dalam video tersebut.

Sebagai contoh, ketika beredar video yang menampilkan almamater mahasiswa berwarna kuning dan diklaim sebagai aksi terbaru, pengecekan pada akun resmi organisasi justru menunjukkan unggahan mengenai laporan pertanggungjawaban aksi yang telah berlangsung beberapa waktu sebelumnya.

“Masyarakat bisa langsung masuk ke media sosial, official-nya BEM UI. Nah, di situ akan tampak kok teman-teman mahasiswa benar-benar sedang mengadakan aksi atau tidak,” jelasnya.

“Nah, video yang tampak memunculkan itu tadi ketika kita konfirmasi kita lihat melalui Instagram officialnya. justru di situ malah sedang melakukan laporan pertanggungjawaban aksi dari tanggal 12 Juni lalu. Nah, ini kan sudah gampang sebetulnya,” sambungnya.

Namun di sisi lain, Irwan juga menyoroti respon pemerintah terhadap penyebaran konten disruptif selama ini kurang tepat sehingga tidak mendapat kepercayaan publik.

Menurutnya pemerintah selama ini hanya menyampaikan bantahan, padahal strategi tersebut justru berpotensi menimbulkan kesan menutup informasi.

“Pemerintah itu keliru kalau hanya membantah, membantah, membantah. Karena bantahan itu dianggap sebagai upaya penutupan informasi,” katanya.

“Ini sama dengan menyiram api dengan bensin,” tambahnya.

Kata Irwan, pemerintah sebaiknya tidak hanya menyampaikan klarifikasi, namun juga memberikan data pembanding yang relevan kepada publik supaya bisa melakukan verifikasi mandiri terhadap informasi yang beredar.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperbarui cara membaca dinamika di media sosial. Menurutnya, perkembangan algoritma dan kecerdasan buatan (AI) membuat pola pemantauan konvensional sudah tidak lagi memadai.

“Kalau hanya dibaca melalui media sosial monitoring itu sangat tidak cukup. Ada banyak hal yang miss di situ,” katanya.

Di sisi lain, fenomena unggahan video lama demonstrasi tidak terlepas dari dinamika ekonomi dan politik yang berkembang.

Irwan menyebut dari hasil analisa teks maupun konteks video yang beredar, sebagian besar unggahan mengarah pada upaya menggiring opini terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.

“Pemerintah seyogyanya memberikan cara kepada masyarakat bagaimana kita bisa saling memeriksa. Bukan pemerintah menyuruh memeriksa, tapi kita bisa saling memeriksa. Mutual ini yang justru nanti akan menjadi solusi yang terbaik,” ujar Irwan. (wld/saf/ipg)