Wali Kota Surabaya Pimpin APEKSI yang Rumuskan Rekomendasi Kebijakan ke Pemerintah Pusat

“Kita punya tekad bahwa APEKSI hari ini tidak ada kota yang tertinggal dan tidak ada kota yang paling baik di antara kita. Tapi ketika sesama kota itu bisa saling menguatkan, ketika ada kelebihan di kota itu diberikan kepada kota yang lainnya, itu baru namanya APEKSI untuk negeri,” tuturnya.

Selain itu, Rakernas APEKSI juga membahas revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kebijakan belanja pegawai, ketahanan pangan, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), hingga implementasi PSN.

Pembahasan dilakukan melalui sejumlah forum yang melibatkan Perangkat daerah (PD), seperti Forum Pangan, Forum Kepala Bappeda (BAKTI), Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Digital, serta Forum Bisnis dan Investasi.

Eri juga menuturkan kolaborasi antarkota diwujudkan melalui pertukaran inovasi. Misalnya digitalisasi sistem parkir di Surabaya yang mampu meningkatkan PAD hingga 30 persen.

Sementara Kota Malang berhasil menerapkan sistem digital pada sektor perpajakan melalui aplikasi PERSADA (Pajak Elektronik System untuk Asli Daerah).