Penyandang Disabilitas Ingin Pendamping Dan Akses Pilkada Dipermudah

Para pencandang disabilitas ingin mendapatkan hak suara politiknya untuk memilih kepala daerah dan akses TPS dipermudah pada Pilkada serentak.

Ady Kurniawan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Timur mengaku, petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah melakukan sosialisasi namun hanya sebatas cara pencoblosan.

“Sosialisasi cara penanganan dan pendampingan atau pemandu untuk penyandang Disabilitas dalam pemilihan umum hingga kini belum ada,” kata Ady Kurniawan Ketua PPDI Jawa Timur, di sela acara seminar jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat (JPPR), kepada suarasurabaya.net, Minggu (6/9/2015).

Dia mencontohkan, dalam pemilihan umum legislatif beberapa waktu lalu seorang disabilitas (tuna netra) mengalami kesulitan sebab banyaknya calon yang harus dipilih. Begitu juga pemilihan Presiden.

Untuk itu, kata Ady, penyandang disabilitas harus mendapatkan pendampingan bagaimana cara agar bisa menuju ke TPS. Begitu juga dengan disabilitas rungu, tidak ada pendamping sebagai penerjemah.

“Selama ini saat pemilu, penyandang disabilitas hanya diantar ke TPS saja. Padahal, khususnya disabilitas netra itu harus tahu betul dimana pasangan calon kepala daerah yang akan dicoblos, itu sangat penting,” ujar dia.

Ady sendiri menyayangkan sikap KPU karena selama ini dirinya selalu minta agar dilakukan sosialisasi namun persoalannya selalu pada anggaran. “Alasannya itu dana, tapi untuk tahun ini tidak tahu. Apakah ada atau tidak,” kata Ady.

Dia mengharapkan, dalam Pilkada serentak kali ini untuk penyandang disabilitas diberi kesempatan menyuarakan hak politiknya.

“Akses jalan menuju lokasi TPS itu juga sangat penting. Jangan sampai lokasinya itu ada tangga, kemudian banyak rumputnya. Karena bisa mengganggu aktifitas para penyandang disabilitas,” ujar dia. (bry/dwi)