Perlu Dibentuk TPF Ungkap Kasus Antasari Ashar

DPR dinilai perlu membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengungkap dugaan kriminalisasi terhadap Antasari Azhar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Antasari waktu di Bareskrim Polri menyebutkan, Susilo Bambang Yudhoyono Presiden RI ke 6 diduga sebagai inisiator kasusnya.

Antasari mengatakan bahwa Hari Tanoe Soedibyo pengusaha diminta SBY menemuinya dan meminta agar Aulia Pohan (besan SBY,red) tidak ditahan dalam kasus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Agar tidak simpang siur dan merasa dirugikan satu sama lain yang bisa meresahkan masyarakat, maka sebaiknya DPR RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Apalagi SBY juga mengatakan pemberian grasi Antasari itu bermuatan politik.

“Kalau Jokowi Presiden memberi grasi Antasari itu dicurigai sebagai konspirasi politik, maka hal itu bisa mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan integritasnya bisa terganggu dalam menjalankan pemerintahannya secara nasional. Karena itu sebaiknya dibentuk TPF untuk mengakhiri politisasi kasus itu,” ujar Jhonny G Plate Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, dalam dialektika demokrasi “Duel Antasari-SBY, Dimana Aparat Penegak Hukum?” bersama narasumber lainnya masing-masing Nasir Djamil anggota Komisi III DPR FPKS, dan Abdul Fichar Hadjar pakar hukum pidana, di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Meski demikian Jhonny yakin Presiden Jokowi tidak melakukan konspirasi pemberian grasi tersebut. Terlebih dikaitkan dengan Pilkada DKI Jakarta, itu terlalu kecil.

Anehnya hal itu diungkapkan oleh SBY mantan Presiden, maka dengan itu TPF berharap ketidakpastian seperti ini jangan sampai diwariskan kepada generasi mendatang.

Sebab, pernyataan tersebut akan mengganggu jalannya pemerintahan dan stabilitas sosial politik masyarakat.

“Jadi, dengan pembentukan TPF ini diharapkan bisa menghentikan konspirasi yang bisa merusak dan menggangu proses politik di Indonesia. Saya yakin kepolisian juga akan netral untuk membantu mengungkap kasus itu,” kata dia.

Nasir Djamil menilai sulit mencari bukti-bukti keterlibatan Antasari dalam kasus pembunuhan Nasruddin tersebut. Sehingga kemudian muncul dugaan jika kasus tersebut sebagai rekayasa untuk menghancurkan KPK melalui Antasari.

Hanya saja Antasari tidak konsisten. Mengapa?

“Kalau sebelumnya mengatakan tidak akan membongkar kasusnya jika bebas, tapi kemudian bertemu Presiden RI dan sehari menjelang Pilkada melapor ke Bareskrim Polri dengan mengatakan adanya keterlibatan SBY sebagai inisiator, itu jelas sekali bermuatan politis,” kata Nasir.

Dia menduga keberanian Antasari mengungkap kasusnya tersebut karena ada “cantolan” yang kuat dan dengan melapor ke Bareskrim itu berarti Antasari membutuhkan perlindungan.

“Jadi, silakan bentuk TPF dan Antasari jujur saja agar persoalan itu clear dan segera diakhiri dengan penegakan hukum. Cuma TPF ini jangan bentukan pemerintah, kalau pemerintah ya sama saja (tidak independen,red),” kata dia.
‎
Sementara Abdul Fichar menilai jika keterlibatan SBY dalam kasus itu belum jelas pasalnya, sehingga diperlukan bukti-bukti hukum yang kuat.

“Saya mendukung pembentukan TPF oleh DPR RI, dan bukan oleh pemerintah agar tidak bias, dan dikhawatirkan tidak netral,” kata dia.(faz/rst)