Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang terus melakukan sosialisasi, jelang pelaksanaan pemilihan Wali Kota Malang dan Pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2018-2023.
Bahkan, sampai Selasa (26/6/2018), atau H-1 pencoblosan, KPU Kota Malang tetap mengajak warga dari berbagai kalangan, termasuk tahanan, narapidana dan penyandang disabilitas, untuk menentukan pemimpinnya.
Ashari Husein Wakil Ketua KPU Kota Malang mengatakan, para penyandang disabilitas dan narapidana punya hak memilih yang harus dilindungi agar bisa tersalurkan saat hari pemilihan.
Berdasarkan data, ada sekitar 400 orang penyandang disabilitas di Kota Malang yang punya hak memilih pada Pilkada 2018. Sedangkan narapidana penghuni Lapas Lowokwaru yang bisa mencoblos sebanyak 589 orang.
“Kami terus bekerja keras melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat hadir di TPS, bahkan pada masa tenang sampai H-1 pencoblosan,” ujarnya di Kantor KPU Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (26/6/2018).
KPU Kota Malang, lanjut Ashari, punya target sedikitnya 450 ribu orang atau 75 persen dari total Warga Kota Malang yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), memberikan suaranya.
Ashari sadar, untuk mencapai target keikutsertaan masyarakat itu bukan perkara gampang. Apalagi, pascaterungkapnya kasus korupsi yang melibatkan dua dari tiga calon Wali Kota Malang.
Seperti diketahui, KPK mengumumkan status Mochamad Anton Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Kota Malang termasuk Ya’qud Ananda Gudban sebagai tersangka korupsi, Rabu (21/3/2018).
Anton calon Wali Kota Malang petahana, diduga memberi hadiah atau janji kepada Ketua dan Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019, terkait proses pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015. (rid/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
