DPR Merasa Dilewati Soal Rencana Pindah Ibukota

Bambang Haryo Soekartono anggota DPR fraksi partai Gerindra merasa kalau DPR dilewati karena tidak diajak membahas sama sekali soal rencana pemindahan ibukota negara.

Pemindahan ibukota, kata Bambang, perlu kajian banyak hal dintaranya lokasi maupun infrastruktur, dan di DPR ada komisi yang membidangi hal-hal yang khusus itu.

“Kalau namanya pemindahan ibukota tentu pertama yang dipindahkan pasti yang berhubungan dengan infrastruktur dahulu, ini saja dari kementerian Pekerjaan Umum atau Kemendes dan lainnya belum pernah menginformasikan kepada kami, jadi ini terus terang kami kaget,” ujar Bambang di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Kata Bambang, begitu Jokowi Presiden, sudah memastikan bahwa pemindahan itu ada di Kalimantan Timur, di bukit Soeharto, sampai pengkajian strategis di pertahanan dan keamanan dan yang lain. Itu artinya sudah dalam kajian yang final, dan DPR dilompati begitu saja.‎

“Jadi ini terus terang kami atau DPR merasa dilompati, jadi tidak dianggap oleh pemerintah. Kita meminta, jangan gitulah, kita ini kan mitra, kami ini mitra, jadi tentu kita sama-sama membuat Undang-Undang, tadi dikatakan harus dirubah Undang-Undangnya dan sebagainya, begitu rumit sebenarnya yang harus kita lakukan juga ada kajian-kajian teknis dan lain-lain,” jelasnya.

Dia mengaku sempat bertanya apakah ada universitas atau lembaga akademik yang diajak membahas masalah pemindahan. Ibukota, ternyata tidak ada.

“Saya sendiri juga heran, begitu saya tanya UI, ITS, ITB dan sebagainya itu nggak ada juga. Jadi berarti apa, masa kita mengkaji sendiri, mutusin sendiri, jangan itu. Membangun LRT saja nggak laku, ini kan kajiannya nggak karuan semua, begitu saya tanya Litbang perhubungan dilibatkan nggak, mereka jawab nggak dilibatkan dan sebagainya. Padahal yang mau dipindahkan Ini sesuatu yang yang luar biasa vital baik posisinya dan sebagainya,” tegasnya.

Menurut. Bambang, Komisi IV pun seharusnya juga perlu diajak membahas soal lokasi yang merupakan hutan yang awalnya sebagai paru-paru dunia. Kalau sampai dipakain maka akan habis hutan-hutan di Indonesia.

“Tentu juga dari komisi IV yang masalah kehutanan.Jadi hutan kita ini dirusak, dihabisi paru-paru dunia dan sebagainya. Karena kalau misalnya pemerintahan atau ibukota itu dipindah ke sana, hutan kita akan dihabisi semua. Padahal kondisi hutan kita ini sudah tinggal sedikit, sekitar 120 juta hektar tapi kondisinya juga tidak terawat, ditambah lagi dirusak,” tegasnya.

“Jadi, kami merasa DPR ini dilewatin, nggak diajak rembukan. Ini adalah suatu kekeliruan dan ketidakpatutan,” pungkas Bambang.(faz/tin/dwi)