Rabu, 17 Agustus 2022

DPRD Surabaya Minta Pemkot Bersinergi dengan Pemprov dan Berlakukan PSBB

Laporan oleh Ika Suryani Syarief
Bagikan
Arif Fathoni Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya. Foto : Golkarpedia

Arif Fathoni Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang notabene adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengatasi pandemi Covid-19. Arif juga mendesak pemerintah agar segera melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya.

“Dalam masa pandemi saat ini, setiap masukan yang disampaikan para ahli sebaiknya dilaksanakan. Saya lihat pemkot belum punya roadmap penanganan Covid-19 yang strategis. Yang selama ini dilakukan masih taktis dan bersifat sporadis. Itulah yang akhirnya membuat sebaran tidak terkendali dan jumlah orang positif Covid-19 meningkat,” ujarnya kepada Radio Suara Surabaya, pada Minggu (19/4/2020).

Sejak awal, kata Arif, Kota Surabaya sudah memerlukan PSBB karena sebaran tidak terkendali dan jumlah orang positif Covid-19 meningkat. Namun, berdasarkan pengamatan empirik data sebaran penderita Covid-19, Fraksi Golkar DPRD Surabaya melihat tidak ada tanda-tanda pemerintah kota akan melakukan PSBB. Padahal inti dari penanganan virus corona jenis baru ini adalah meminimalisir sebaran dengan menghindari kerumunan.

“Kalau kita berharap pada kesadaran kolektif warga memang agak susah karena berkaitan dengan mata pencarian. Memang harus mengeluarkan kebijakan yang tidak populis. Yang penting saat PSBB Pemkot mencukupi kebutuhan minimum warga. Saya pikir anggaran yang kemarin kita bahas itu ada. Tersedia 200 miliar untuk medis 35 miliar dan sisanya untuk permakanan atau sembako,” kata Arif.

Menurutnya, kondisi saat ini sudah extra ordinary. Alokasi anggaran pemberian sembako selama dua bulan sebesar Rp164 miliar yang rencananya akan diberikan pada bulan Mei, sebaiknya dilakukan sekarang, ketika PSBB diberlakukan. Selain itu, anggaran kesehatan juga ditingkatkan. Jika pemkot tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya, ada sumbangan dari badan hukum dan masyarakat jutaan ton.

“Sebenarnya pemkot mampu, tapi manajemen strategisnya belum terlihat. Bagaimana sistem pencegahannya, penindakannya, jaring pengaman sosial. Pencegahannya kita tidak melihat upaya-upaya ruang isolasi padahal ada banyak aset Pemkot yang masih kosong Kita punya dua rumah sakit, layak tidak layak, dimaksimalkan, bagaimana membangun ruang isolasi, menyediakan ventilator. Fungsikan Puskesmas untuk mengedukasi masyarakat dan pencegahan dini,” kata dia.

Arief menekankan sekali lagi, kunci penanganan pandemi Covid-19 adalah komunikasi pemerintah kota dengan pemerintah provinsi dan pusat. Pandemi ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral, harus ada sinergitas sesuai yang tertuang di Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Kami mendengar komunikasi wali kota dengan gubernur tidak bagus. Kemanusiaan harus didahulukan, di atas kepentingan politik. Tidak bisa kepala daerah berpikir sendiri, menghadapi sendirian,” kata Arief.

Dia mencontohkan, waktu gubernur mengundang teleconference, wali kota mewakilkan pada asisten 2. Padahal orang yang menghadiri rapat, orang yang bisa mengambil kebijakan, bukan melaporkan ke pimpinan. Sinergitas itu diperlukan sehingga edukasi terhadap masyarakat tercerahkan sehingga saat PSBB diberlakukan masyarakat bisa memahami ini urusan nyawa.

“Kalau teman-teman ahli kesehatan sudah merekomendasikan, lebih baik dilakukan. Tugas pemerintah memikirkan dampaknya pascakebijakan itu dilakukan. Anggaran APBD kita kalau dimaksimalkan untuk penanganan ke sana, inshaallah mampu. Daripada menyewa hotel untuk isolasi mandiri, itu juga biaya,” ujarnya.

“Lebih baik PSBB diberlakukan, kita kurangi kerumunan warga. Kita pikirkan dampak sosial ekonominya dengan memberikan kebutuhan minimum kepada warga. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi masa puasa. Masyarakat berdiam diri di rumah itu pahala. Momennya pas,” tambahnya.

Terakhir, Arief meminta Pemkot Surabaya terbuka terhadap DPRD. “Ayo kita susun anggaran strategis. Ini sudah tidak terkendali. Surabaya sudah zona merah,” katanya.(iss)

Berita Terkait

Potret NetterSelengkapnya

Langit Sore di Grand Pakuwon

Suatu Sore di Sembayat Gresik

Sore yang Macet di Raya Nginden

Peserta Pawai Taaruf YPM Sidoarjo di Sepanjang

Surabaya
Rabu, 17 Agustus 2022
31o
Kurs