Bantuan Keuangan Khusus Pemprov Jatim untuk Pemkab/Pemkot Belum Ditransfer
Rabu, 6 Mei 2020 | 22:55 WIB
La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua DPD RI turut angkat bicara terkait silang pendapat antara Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur dan Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya dalam penanganan Covid-19.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, perbedaan pendapat antara Khofifah dan Risma adalah hal yang biasa terjadi antar pemimpin atau pejabat.
Meski demikian, La Nyalla tidak menampik adanya persaingan antar kedua pemimpin wanita di Jawa Timur itu. Yang terpenting baginya Khofifah-Risma punya niat yang sama untuk berbuat kebaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Timur.
“Saya pikir itu biasa beda pendapat yang penting bagi saya beliau-beliau punya niat yang sama untuk kebaikan,” ujar La Nyalla melalui pesan WhatsApp, Kamis (7/5/2020).
Untuk itu, La Nyalla mengimbau kepada masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana dan tidak menanggapi kejadian itu sebagai persaingan. Sebab, kata La Nyalla, dalam pengambilan kebijakan, tentu perbedaan pandangan pasti saja terjadi.
“Hanya mungkin terlihat seolah-olah ada persaingan antara Gubernur dengan Walikota,” kata La Nyalla.
Sekadar diketahui, aroma persaingan dan aksi saling sindir antara Khofifah Indar Parawansa dan Tri Rismaharini sempat terendus masyarakat. Sepekan terakhir di media sosial Twitter ramai membahas rivalitas kedua pemimpin perempuan ini terkhusus dalam penanganan wabah Covid-19 di daerah yang dipimpin keduanya itu.
Dari sekian perseteruan itu, diketahui terdapat salah kasus yang amat menonjol seolah adanya persaingan popularitas diantara keduanya. Hal itu ketika Risma menempatkan petugas sterilisasi di 19 titik pintu masuk Surabaya.
Khofifah diduga menyindir Risma dengan menyebut Pemkot Surabaya menerapkan PSBB tanpa koordinasi dengan Pemprov Jatim. Khofifah merasa ‘dilangkahi’ Risma. Bahkan Khofifah menganggap hal itu bukan urusan sederhana.
Mendengar sindiran Khofifah, Tri Rismaharini kemudian menarik petugas sterilisasi di 19 pintu masuk Surabaya. Alhasil terjadilah peluang impor wabah dari daerah lain maupun dari luar negeri ke Surabaya.
Lucunya, setelah Risma menarik petugas sterilisasi tersebut Pemprov Jatim bekerjasama dengan Polda Jatim justru meniru apa yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya yang sebelumnya disindir oleh Khofifah.
Perbedaan pendapat juga terjadi saat penanganan kluster PT HM Sampoerna dalam kasus Covid-19. Khofifah menilai Pemkot Surabaya lamban melaporkan kejadian itu sehingga klaster penularan Covid-19 meluas.
Argumentasi Khofifah pun ditanggapi Pemkot Surabaya keesokan harinya. Pemkot Surabaya melalui M Fikser Kadiskominfo menilai anggapan Gubernur Jatim itu keliru.
Belakangan, diketahui Khofifah tidak ingin adanya polemik berkepanjangan, Gubernur Jatim itupun mengutip salah satu pesan bijak dari Imam Al-Ghazali yang menyebut, tugas pemimpin adalah melindungi nyawa dan jiwa rakyat.
Khofifah menegaskan, dirinya bersama semua perangkat yang ada di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jatim bekerja untuk menyelamatkan jiwa rakyat Jatim.
“Jadi saya mohon untuk tidak berpolemik,” kata dia di Gedung Negara Grahadi, Sabtu (2/5/2020) lalu. (faz/ang)
NOW ON AIR SSFM 100
